DPRD Berau Sorot Monopoli Pengelolaan Lahan Parkir Bandara Kalimarau

184

Jurnalis : Junaedy
Editor : Rendy Akbar Abe

KATASULSEL.COM, TANJUNG REDEB — DPRD Berau menyorot pengelolaan lahan parkir Bandara oleh pihak Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Bandara Kalimarau.

Pengelolaannya lahan parkir bandara itu dianggap prematur. Selain belum ada regulasinya, juga belum ada kesepakatan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.

“Itu juga kan belum ada kepastian, apakah yang berhak mengelonya pusat atau daerah,” ujar anggota DPRD Berau, Burhan Bakran, Selasa, 6/2/2018.

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga mengingatkan pihak UPBU Bandara Kalimarau agar menghargai Pemkab Berau.

Burhan mengingatkan bahsa pembangunan Bandara Kalimarau itu sebelumnya menggunakan APBD Berau sebesar Rp400 miliar lebih.

“Idealnya kan ada kontribusi juga ke daerah,” ujar pria yang akrab disapa Om Boy itu dalam rapat dengar pendapat bersama Aliansi warga Berau dan pihak UPBU Bandara di Kantor DPRD Berau, hari ini.

Wakil dari aliansi masyarakat Berau, Ari sependapat dengan sikap legislator itu. Menurutnya, pihak UPBU melibatkan Pemkab Berau dalam hal pemanfaatan lahan Bandara Kalimarau itu.

“Kami selaku serikat buruh dan juga aliansi, meminya agar hal ini bisa benar-benar dilihat dan ditinjau. Mengingat, apa yang dilakukan pihak UPBU tidak benar,” terangnya.

Sementara itu, perwakilan UPBU Bandara Kalimarau, Budi mengakui pihaknya telah mengelola lahan parkir bandara itu. Adapun uang yang dipetik digunakan untuk membayar karyawan.

Soal payung hukum, diakuinya memang belum ada. Namun kata dia, pihak UPBU Bandara telah berkoordinasi dengan unsur terkait Pemkab Berau.

“Kami akan melakukan evaluasi terkait hal ini, mengingat didalam peengelolaan lahan parkir bandara sudah berkordinasi dengan Pemkab Berau melalui surat yang kami layanglan sejak tahun lalu,” pungkasnya.(*)