UPT Pendapatan Wilayah Sidrap Sosialisasikan Pajak Daerah

62

KATASULSEL.COM, SIDRAP — Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Sidrap  menggelar sosialisasi pajak daerah di Hotel Trimulti (6/2/2018), Kelurahan Rijangpittu, Kecamatan Maritengngae, Sidrap.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Hj Nurmi Nur mengatakan sosialisasi ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran dan manfaat mengenai pajak Daerah dalam mendorong pembangunan di Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini juga diharapkan agar samakin meningkatkan pendapatan daerah khususnya pajak kendaraan bermotor dalam wilaya UPT Sidrap.

Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel Drs H. Tautoto TR, Sosialisasi pajak daerah ini digelar untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kontribusinya pada  pembangunan di Kabupaten Sidrap

“Saya harap aparat pemerintah  mulai dari  Kecamatan hingga desa dan kelurahan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah,” ungkapnya

Kepada masyarakat yang hadir sosialisasi, Tautoto meminta masyarakat untuk aktif membayar pajak kendaraan karena pajak tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi.

Ia menjelaskan, pajak yang dikelola provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan pajak Rokok.

Meski dikelola provinsi, Pemerintah Kabupaten Sidrap tetap mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH).

Untuk pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dialokasikan sebesar 30 persen untuk kabupaten atau kota.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok juga dialokasikan sebesar 70 persen untuk Kabupaten atau Kota. Sementara DBH Pajak Air Permukaan dialokasikan sebesar 80 persen untuk Kabupaten atau Kota.(yas)