Bupati Soppeng Selamatkan Jatah Dana Perimbangan

1052

KATASULSEL.COM, JAKARTA — Bupati Soppeng, A Kaswadi Razak melakukan koordinasi dengan Sesditjen Kementerian Keuangan di Jakarta.

Kedatangan orang nomor satu di Soppeng ke Jakarta itu untuk memperjelas soal dana perimbangan

Bupati merasa perlu untuk mendapatkan kejelasan, terutama soal hasil pemaparan Sesditjen di acara Musrembang Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) belum lama ini

Terlebih, adanya statemen Sesditjen yang menyebutkan bahwa Soppeng belum memenuhi ketentuan amanah/mandatory undang-undang 36 tahun 2009 pasal 71 ayat tentang pengalokasian anggaran bidang kesehatan bahwa minimal 10 persen dari APBN 2018 diluar gaji dan tunjangan.

“Itu harus ada kejalasan. Maka itu saya dan beberapa pejabat terkait Pemkab Soppeng lainnya datang kesini,” ujar Kaswadi, Senin, 16/4/2018

Kaswadi mengklaim, hasil kunjungannya itu berhasil. Setelah dilakukan perhitungan bersama staf sesditjen dana perimbangan terkait alokasi anggaran bidang kesehatan, hasilnya, Soppeng dinyatakan memenuhi ketentuan mandatory Undang-undang tentang kesehatan sebesar 23% dari total APBD 2018,

Dimana Undang-undang mengamanatkan minimal 10%. Bahkan, bukan hanya bidang kesehatan termasuk pengalokasian anggaran bidang pendidikan minimal 10% dan kabupaten soppeng telah mencapai diatas 40%.

Dalam kesempatan tersebut Sesditjen juga menyatakan rasa kagum atas Komitmen Bupati Soppeng dan Wakil bupati yang telah membawa Soppeng memenuhi mandatory Undang-undang tersebut

Pada kesempatan tersebut Sesditjen minta maaf atas kejadian ini dan ini juga akan menjadi bahan evaluasi untuk membangun suatu sistem yang terintegrasi sehingga perhitungan dapat juga diketahui oleh daerah secara transparan.(man)