Home / Sidrap

Senin, 13 Juli 2020 - 10:47 WIB

Anggota DPRD Sulsel Zulkifli Zain Paparkan Pentingnya Perda Pendidikan Menengah di Sidrap

Berita ini 101 kali dibaca

Katasulsel.com — Anggota Komisi II DPRD Sulsel, H Zulkifli Zain SH menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No2 Tahun 2017.

Acara sosialisasi berstandar protokol kesehatan itu, dilangsungkan H Pilli — begitu sapaan akrabnya, di GOR Al Amien Benteng, Baranti, Sidrap, Minggu, 12 Juli 2020, malam.

Hadir dalam acara tersebut, antar lain unsur Muspika (Koramil dan Polsek), tokoh masyarakat, agama, pemuda, serta kalangan masyarakat

Pada intinya, Zulkifli menyampaikan bahwa Perda No2 Tahun 2017 yang mengatur tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah di Sulsel itu, penting untuk diketahui oleh masyarakat

Sebab menurut anggota Fraksi Golkar DPRD Sulsel itu, Perda No2 Tahun 2017 dimaksudkan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan
memperoleh pendidikan; dan mewujudkan pendidikan yang bermutu

Demikian halnya, kata Zulkifli, Perda tersebut bertujuan, untuk mendorong peningkatan angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar peserta didik

Termasuk, meningkatkan perluasan akses pendidiikan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu minimal sampai ke jenjang pendidikan menengah, serta memberikan pendidikan minimal bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri secara layak di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Diterangkan oleh mantan Ketua DPRD Sidrap tersebut, bahwa wajib belajar pendidikan menengah itu, diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.

“Pendidikan formal yang dimaksud adalah Sekolah Menengah Umum (SMU), Madrasah Aliyah(MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), plus, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB),” ujarnya

Selain di jalur pendidikan formal, sambung pria yang dikenal politisi santun itu, wajib belajar pendidikan menengah itu, juga dapat dilaksanakan pada jalur nonformal melalui program paket C atau bentuk lain yang sederajat.

Lebih jauh Zulkifli menekankan, ketentuan mengenai penyetaraan pendidikan nonformal
penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Menengah jalur formal tersebut, diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pada pasal 5 dijelaskan, Wajib Belajar Pendidikan Menengah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. Kemudian di pasal berikutnya, Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan, wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Menengah yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional
Pendidikan. Lalu, Satuan Pendidikan menengah wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung Satuan Pendidikan yang bersangkutan,” urainya

Kegiatan tersebut, mendapat respons positip dan sambutan yang hangat dari kalangan peserta atau masyarakat. (yas)

Bagikan Berita Ini :

Baca Berita Lainnya :

HEADLINE

Amarah di Kebun Tersiram Air Mata Penyesalan di Polsek Dua Pitue SidrapĀ 

HEADLINE

ITK-O Bergerak Naik, Kinerja Polres Sidrap Membanggakan

Sidrap

TPAKD Sidrap Dikukuhkan

Sidrap

Target Kemenangan di Pilkada Sidrap, FATMA Garap Basis Lawan

HEADLINE

Kekerasan Israel ke Palestina, Begini Reaksi HMI Sidrap

HEADLINE

Penyamaran Bodes Terbongkar, Polres Sidrap Temukan Narkobanya

Sidrap

Bupati dan Wabup Sidrap Sambut Kunker Kapolda Sulsel

Sidrap

Dihadiri Mentan, Bupati Sidrap Teken MoU Dengan Balitbangtan