Impor Garam, Petani Geram

  • Bagikan
Ditulis Oleh : Nurhikmah Ramlan
Guru  ( Pemerhati Pendidikan)

BAGAIKAN sayur tanpa garam, mungkin inilah yang dirasakan para petani garam saat ini. Hambar tanpa rasa, bingung hendak mengadu pada siapa tentang nasib mereka kini. Lagi dan lagi pemerintah mengeluarkan keputusan impor garam sebesar 3,07 juta ton pada awal tahun 2021. Keputusan ini diambil dalam rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 25 Januari 2021. Impor garam di tahun ini melanjutkan tren kenaikan setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Jika terealisasi seluruhnya, impor 2021 ini juga akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Menurut data UN Comtrade, impor garam terbesar RI pernah dicapai pada 2018 sebanyak 2,839 juta ton dan 2011 2,835 juta ton.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi Safri Burhanuddin menjelaskan angka impor ini dihitung berdasarkan produksi 2021 yang diperkirakan hanya berkisar 2,1 juta ton, sementara kebutuhan terus naik tiap tahunnya dan mencapai 4,67 juta ton. Hitung-hitungan normal, sebenarnya Indonesia hanya memerlukan impor 2,57 juta ton sehingga keputusan jumlah impor menghasilkan surplus 500 ribu ton. Safri bilang impor garam berlebih itu bukan hanya untuk tahun berjalan, melainkan tahun yang akan datang, dengan dalih “menjaga kestabilan stok garam industri.”(Tirto.id, 17/3/2021)

Bagaimana Nasib Petani garam?

Siapakah yang paling dirugikan dengan keputusan impor garam ini? Tentu saja para petani garam, bahkan banyak petani garam di NTT yang mengaku sedih karena garamnya menumpuk digudang berton-ton karena tak terbeli.

Ketua Asosiasi Petani Garam Indonesia (APGI) Jakfar Sodikin menyayangkan keputusan impor garam yang terus berlanjut, apalagi disertai pembatalan target swasembada. APGI menilai impor garam akan semakin membuat petambak terpuruk karena harga garam di tingkat petani akan semakin tertekan seiring membanjirnya pasokan garam impor. Belum lagi masuknya garam impor akan membuat pengusaha semakin enggan menyerap garam petani.

Di awal Januari 2021 saja, ada sisa 800 ribu ton stok garam petani yang tidak terserap dari tahun-tahun sebelumnya karena pemerintah lebih cenderung mengandalkan impor. Tak mengherankan bila di akhir 2019 harga garam tingkat petani pernah menyentuh Rp150/kg. Pada tahun 2020, mereka sedikit lebih mujur tapi tetap sial dengan harga Rp400/kg. Dengan harga Rp400/kg, maka selama satu tahun penghasilan petambak hanya mencapai Rp2 juta dari hasil satu musim panen Juni-Oktober. Itu pun masih dipotong lagi dengan ongkos angkut, panen, dan biaya lainnya.

Jakfar mengingatkan bila tak ada perbaikan harga dan jaminan pembelian, maka petambak praktis semakin enggan menggarap lahan garamnya. Dus, penurunan produksi garam akan terus terjadi. Selama 2020 saja, 5-10 persen anggota APGI sudah memilih beralih menjadi kuli bangunan yang bisa meraup Rp2,4 juta/bulan. Sebagian petambak yang masih bertahan pun sudah hampir kehilangan harapan dan menggarap lahan sekadarnya karena ketidakpastian akan ada penyerapan dan harga pembelian yang adil.(Tirto.id, 17/3/2021)
Jika kondisinya sudah seperti ini maka sangat wajar jika petani geram dengan keputusan pemerintah yang mengimpor garam ditengah banyaknya produksi garam lokal.

Tak hanya merugi, impor garam juga membuat sumber penghasilan mereka menurun drastis bahkan hilang. Hingga berujung pada kesejahteraan para petani garam yang sangat jauh dari harapan. Maka himbauan untuk menggunakan produk dalam negeri hanya sebuah ilusi jika solusinya masih tetap bergantung pada impor, jangan harap negeri ini akan berdaulat jika impor masih menjadi candu.

Alasan Pemerintah

Salah satu alasan pemerintah melakukan impor garam adalah untuk memenuhi kebutuhan garam bagi para pelaku industri sebagai bahan baku industri yang sampai saat ini belum bisa diproduksi oleh petani garam di dalam negeri. Jika itu yang menjadi alasan, mengapa pemerintah tidak berusaha untuk memberdayakan petani garam agar dapat menghasilkan garam industri?

Alasan lainnya dikutip dari Indonesiabaik.id dikatakan bahwa dari 99.093 km garis pantai Indonesia, hanya sekitar 250 km2 yang bisa digunakan menjadi lahan garam, dibutuhkan musim kemarau yang panjang agar produksi garam mencukupi, kelembapan udara di Indonesia cukup tinggi pada kisaran 60-70 persen, serta industri pengolahan garam masih tradisional. Sehingga berpengaruh pada kualitas garam yang dihasilkan. Akibatnya, mutu garam lokal tidak terlalu baik dan tidak cocok untuk penggunaan garam dalam skala industri.

Jika pengelolaan Negara baik, harusnya produksi garam lokal bisa memenuhi kebutuhan garam nasional. Persoalan tidak semua pantai bisa dijadikan lahan garam mestinya ada pemetaan daerah mana yang berpotensi serta berpeluang untuk produksi garam. Sehingga ada acuan dalam mengambil kebijakan yang jelas dan terukur.

Jika dibutuhkan musim kemarau yang panjang , perlu dilakukan prediksi terhadap cuaca. Sehingga waktu produksi bisa menyesuaikan kondisi cuaca. Karena sejak dulu, Indonesia memiliki dua musim, yaitu kemarau dan hujan. Negara seharusnya melakukan perencanaan agar produksi garam tidak terhalang akibat cuaca. Bisa dengan rekayasa teknologi atau semisalnya.

Mengenai mutu garam lokal yang kurang baik, tentunya sangat tergantung sejauh mana upaya Negara dalam memfasilitasi dan memberikan bekal para petani dan industri garam dengan teknologi mutakhir. Namun hingga saat ini Negara lebih mengandalkan impor dibanding melakukan usaha untuk meningkatkan kualitas para petani garam dalam mengolah garam agar bisa terserap oleh dunia industri.

Penyediaan fasilitas produksi itu penting bagi para petani. Kalau hanya geram terhadap impor, tapi petani memproduksi dengan tangan kosong, ya percuma.

Peran Negara Sangat Penting

Pentingnya peran Negara dalam membentuk kedaulatan garam dan memberdayakan segala potensi SDM dan SDA yang ada. Negara tidak seharusnya memilih jalan instan dengan mengorbankan nasib rakyat. Dalam pengambilan kebijakan harusnya pemerintah memperhatikan serta memberikan solusi terbaik agar potensi garam yang dimiliki negeri ini tidak terbuang percuma.

Masalah garam termasuk masalah tentang hajat hidup orang banyak, maka harus menjadi perhatian Negara. Memperbanyak rumah produksi alias pabrik garam, merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan. Selama ini jumlah pabrik masih terbatas, sehingga perlu membuka pabrik baru. Dengan memperhatikan jarak tambak dan pabrik produksi, agar biaya yang diperlukan untuk mengangkut garam mentah tidak terlalu banyak.

Mengganti proses penggaraman dari cara tradisional ke cara modern. Agar produksi garam yang dihasilkan bisa memenuhi kebutuhan garam baik industri maupun rumah tangga. Berbagai macam upaya peningkatan ini tentu membutuhkan dana yang besar. Oleh karena itu, perlu adanya investasi dana. Masalahnya, dana dari mana?

Jika mengandalkan kondisi saat ini, dana  juga menjadi masalah. Pasalnya, keuangan negara sedang terguncang akibat pukulan wabah yang tak tahu kapan berakhirnya. Apakah harus mengandalkan modal asing? Baik itu dari utang ataupun investasi? Pencairan dana melalui modal asing akan melahirkan masalah baru. Apalagi jika pengelolaan garam diserahkan pada individu alias diprivatisasi. Garam bukan lagi merakyat, tapi akan melangit. Pasalnya baik utang, investasi atau privatisasi akan membuat perusahaan mementingkan untung.

Dalam pengelolaan Negara dalam sistem kapitalis, kebijakan hanya memberikan keuntungan pada satu pihak, yaitu pengimpor. Maka solusi terbaik jika Indonesia bertekad untuk bebas impor adalah mengganti sistem yang menjadi sumber masalah impor saat ini, yaitu kapitalisme liberal. Kedaulatan pangan hanya bisa tercapai dengan sistem Islam, dimana syariat telah menjelaskan bahwa penguasa adalah pelayan rakyat. Melayani dalam arti penguasa dengan segala kebijakannya dapat menjamin kebutuhan dasar rakyat, serta mengerahkan  segala potensi SDA dan SDM untuk kemaslahatan rakyat.

Sistem Islam memiliki beberapa sumber pemasukan seperti kharaj, jizyah, fai’ dan memanfaatkan SDA lain, sehingga Negara akan mendapatkan modal yang cukup untuk investasi dan tidak harus berhutang ke Negara lain.

Namun, keputusan semacam ini hanya dapat dilakukan jika negara tersebut punya pendirian dan idealisme. Dengan menjadikan Islam sebagai mabdanya, Allah memberikan jaminan akan menurunkan berkahnya dari langit dan bumi. Islam menjadikan kita mandiri, tidak berharap pada manusia. Karena hanya Allah tempat bersandar utama.

 

 

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *