Kejati Sulsel ‘Cium’ Tindak Pidana Pada Proyek Bendungan Paselloreng Wajo, Bakal Seret Tersangka?

Setelah ditetapkan memenuhi syarat, 246 bidang tanah tersebut dinyatakan layak untuk menerima pembayaran ganti rugi oleh Satgas A dan Satgas B yang ditunjuk untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan. Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bendungan Paseloreng dibuat dan diserahkan kepada Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menilai harga tanah dan tanaman. Namun, dalam pelaksanaannya, KJPP hanya menilai harga tanah dan tidak melakukan verifikasi jenis dan jumlah tanaman secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penilaian KJPP, BBWS Pompengan melakukan pembayaran terhadap 241 bidang tanah dengan total pembayaran sebesar Rp. 75.638.790.623. Namun, karena 241 bidang tanah tersebut merupakan ex-Kawasan Hutan dan merupakan tanah negara yang tidak dapat dikategorikan sebagai lahan garapan, pembayaran tersebut berpotensi merugikan keuangan negara.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, meminta semua pihak yang terlibat dalam perkara ini untuk bersikap kooperatif dan tidak menghilangkan barang bukti yang dapat mempersulit jalannya pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Kasus ini akan terus ditindaklanjuti dalam tahap penyidikan untuk mengungkap fakta lebih lanjut dan menegakkan keadilan.

Berdasarkan hasil penyidikan awal, ditemukan beberapa indikasi yang menunjukkan adanya potensi tindak pidana terkait Mafia Tanah dalam pembangunan Bendungan Paselloreng. Oleh karena itu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam kasus ini. Identitas tersangka dan peran mereka dalam dugaan Mafia Tanah tersebut belum diungkap secara detail untuk menghindari gangguan dalam proses penyelidikan lebih lanjut.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Soetarmi., SH, MH, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan tegas dan profesional guna mengungkap seluruh fakta dan bukti yang terkait dengan kasus ini. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama dari semua pihak terkait untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik dan adil.