KATASULSEL.COM, JAKARTA – Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, menyoroti potensi beban tambahan bagi PLN jika skema power wheeling atau pemanfaatan bersama jaringan transmisi listrik PLN oleh swasta diterapkan. Menurutnya, skema ini harus ditolak dan pemerintah perlu mendukung PLN untuk sepenuhnya menguasai bisnis listrik di Indonesia.
Sofyano, dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu, mengungkapkan bahwa power wheeling lebih merupakan alat bisnis pihak non BUMN yang memanfaatkan infrastruktur listrik yang dibangun dengan modal PLN. Dia menambahkan bahwa keinginan untuk mengatur power wheeling dalam undang-undang harus dipertimbangkan secara matang dan tidak hanya untuk memenuhi kepentingan bisnis, tetapi juga kepentingan rakyat dan keberadaan BUMN.
“PLN saat ini sudah menanggung beban akibat kelebihan produksi listrik. Beban ini tidak akan terselesaikan jika pemerintah menyetujui power wheeling yang pada akhirnya menimbulkan bermunculannya pembangkit baru milik swasta yang bisa berdampak terhadap keberadaan pembangkit milik BUMN,” kata Sofyano.
Dia menyerukan dukungan penuh pemerintah bagi PLN untuk membangun pembangkit listrik energi baru terbarukan, bukan dengan membuka peluang pihak lain melalui power wheeling.
Sofyano juga mencatat bahwa PLN telah menanggung beban berat akibat sistem TOP (take or pay) terkait pembangkit listrik yang dibangun pihak swasta. Dia menegaskan bahwa PLN, sebagai BUMN strategis, harus dijauhkan dari “pemburu rente” yang hanya berfokus pada keuntungan materi.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membuka opsi penerapan power wheeling untuk mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan. Namun, pada awal 2023, pemerintah telah sepakat untuk tidak memasukkan power wheeling dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU Energi Baru). Namun, rencana pembukaan opsi power wheeling masih terus dibahas oleh pihak-pihak terkait.
Sofyano juga menekankan bahwa pemerintah harus memastikan bahwa PLN dapat menguasai bisnis listrik di Indonesia secara penuh dan tidak terbebani oleh kebijakan yang dapat merugikan PLN dan masyarakat.
“Kita harus memastikan bahwa PLN dapat menguasai bisnis listrik di Indonesia secara penuh dan tidak terbebani oleh kebijakan yang dapat merugikan PLN dan masyarakat. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga keberlangsungan PLN dan kepentingan rakyat,” ujarnya.(*)
Tinggalkan Balasan