Katasulsel.com – Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB (Dinkes Dalduk KB) Kabupaten Sidrap, Mahmuddin menyatakan, peran serta seluruh stakeholder diperlukan dalam meningkatkan kolaborasi, koordinasi, dan sinergi dalam upaya melakukan percepatan penurunan stunting.
“Semua harus bersama-sama, jangan terkesan berjalan sendiri-sendiri dalam melaksanakan program pemerintah dalam penurunan stunting,” lontarnya saat membuka Rakor Aksi 6 (Manajemen Data) Percepatan Penurunan Stunting.
Rakor ini diikuti jajaran OPD terkait, jajaran Kemenag dan Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) kabupaten di Ruang Rapat Kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Rabu (6/12/2023).
Lebih jauh Mahmuddin meminta seluruh OPD dan lintas sektor terkait untuk bekerja sama dalam menurunkan angka stunting sehingga dapat mencapai target yang diharapkan.
“Penurunan angka stunting butuh kolaborasi untuk melakukan intervensi agar semua permasalahan bisa kita atasi,” tegas Mahmuddin.
Kabid Pengendalian Penduduk dan KB, Syahrul Mubarak menyampaikan, berbagai hal yang perlu menjadi perhatian dalam penurunan stunting. Salah satunya penyatuan persepsi dan implementasi program-program penurunan stunting.
Sementara, Kabid Perencanaan Perekonomian SDA dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Sidrap, Nasrah Anitasari Rasyid menjelaskan, rakor Aksi 6 atau sistem manajemen data merupakan salah satu dari 8 aksi konvergensi penurunan stunting yang harus dilaksanakan.
Dijelaskannya, untuk aksi sistem manajemen data bertujuan untuk membantu penyediaan data dan mempermudah akses dalam pengelolaan program stunting.
“Dalam aksi ini kita diwajibkan untuk detifikasi data yang berkenaan dengan OPD masing-masing, selanjutnya data ini akan menjadi pedoman dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan program dan melakukan monitoring dan evaluasi program,” terangnya.
Untuk melakukan pelaporan data program stunting ini ada dua aplikasi yang digunakan yakni akurasi waktu monitoring melalui web Bangda Mendagri, kemudian ada aplikasi Inzting yang di inisiasi oleh Pemprov Sulsel.
“Jadi yang dihadirkan hanya OPD yang terkait erat dengan data yang akan diinput, data ini yang nantinya akan diakses dalam rangka intervensi pelaksanaan program stunting dan OPD inilah nantinya akan melakukan intervensi langsung terkait dengan pelaksanaan program stunting baik tahun sebelumnya, sekarang dan tahun yang akan datang,” jelasnya.
Rakor dilanjutkan dengan pemaparan terkait data kasus stanting serta pengimputan data. Kemudian dilajutkan diskusi bersama. Berbagai saran dan masukan turut di sampaikan para peserta rakor tersebut.
Tinggalkan Balasan