banner 600x50

Katasulsel.com, Enrekang — Pemprov Sulsel, Pemda Enrekang, UNICEF, dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone bekerja sama untuk menangani masalah anak putus sekolah di Kabupaten Enrekang. Kerjasama tersebut ditunjukkan melalui digelarnya Orientasi dan Bimbingan Teknis Pendataan bagi Program PASTI BERAKSI (Penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Kolaborasi). Kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 11-12 Januari 2023 di Aula Dinas Pendidikan.

Penanggung jawab program, Andi Fatmawati Sulolipu, menjelaskan bahwa PASTI BERAKSI merupakan inovasi yang diharapkan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah anak putus sekolah. “Kegiatan ini digelar untuk mendapatkan persamaan persepsi, konsep, dan strategi percepatan penanganan anak yang tidak bersekolah,” jelasnya saat diwawancarai oleh media di Diknas Enrekang.

Baca Juga:Ribuan Mahasiswa (i) Enrekang Penerima Beasiswa KIP Mitra Fahkruddin Turun Memberikan Dukungan Pada Debat Kedua

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 50 peserta dari stakeholder terkait. Mereka akan bergerak di wilayah 4 desa model yang sebelumnya telah disetujui oleh Bupati.

Dalam orientasi dan bimbingan teknis ini, terdapat perwakilan dari Bupati, yang juga meliputi Asisten 3, Bappelitbangda, Diknas, DPMD, Dinsos, Diskominfo, Baznas, Kepala Sekolah, UNIMEN, Bank Sulselbar, pendamping desa, serta operator program.

Baca Juga:Kampanye Akbar RAMAH, Di Lapangan Batili Enrekang Jadi Lautan Manusia

“Anda dan pendamping kita diharapkan mampu menguasai SIPMB. Dengan demikian, anak yang tidak bersekolah akan ditangani secara individu dan diketahui oleh nama dan alamatnya.” terang Andi Fatmawati Sulolipu.

Data ini akan dibagi ke stakeholder terkait sesuai dengan bidang masing-masing. Data tersebut juga menjadi dasar bagi penyusunan program dan kebijakan di OPD.

banner 250x250

Asisten 3 Pemda Enrekang, Mursalim Bagenda, mengungkapkan bahwa anak yang tidak bersekolah di Enrekang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktornya antara lain adalah tidak mampu, memang tidak mau, akses jauh, hingga menikah dini. “Ini merupakan masalah yang kompleks sehingga dibutuhkan intervensi lintas sektor. Hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan. Oleh karena itu, Pemda Enrekang sangat mendukung PASTI BERAKSI,” kata Mursalim. (*)