banner 600x50

Enrekang, Katasulsel.com – Penjabat Bupati Enrekang, Dr. H. Baba, SE.MM, bersama Ketua DPRD Kabupaten Enrekang, Muh. Idris Sadik, S.Sos.MM, hadir dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) di JCC, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Dalam kegiatan ini, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin turut hadir bersama dengan Kepala Lembaga, Pimpinan Kementerian/Lembaga, Pimpinan BUMN, serta para rektor perguruan tinggi dan kepala daerah dari seluruh Indonesia. Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan pentingnya pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas sebagai dasar untuk pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut Isma Yatun, penyerahan LHP LKPP tahun 2023 kepada Presiden menjadi simbol penguatan akuntabilitas tata kelola keuangan negara. “Ini adalah bukti komitmen kami dalam mengawal pembangunan melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,” katanya. Selama periode 2015 hingga 2023, BPK berhasil menyelamatkan uang dan aset negara sebesar Rp55,97 triliun.

Ketua BPK juga mengumumkan bahwa hasil pemeriksaan LKPP tahun 2023 menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini kedelapan berturut-turut sejak tahun 2016. “Opini WTP ini mencerminkan kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,” jelasnya.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa WTP adalah kewajiban dalam menggunakan APBN secara baik. “Ini adalah uang rakyat, setiap tahun pasti diaudit dan diperiksa,” katanya. Ia berharap pemerintahan berikutnya, yang dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, akan terus memperhatikan rekomendasi BPK untuk pengelolaan uang rakyat yang transparan dan akuntabel.

Penjabat Bupati Enrekang, Dr. H. Baba, SE.MM, melalui pesan singkatnya, mengapresiasi kerja keras BPK dan pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. “Kami di pemerintah daerah siap mendukung segala upaya BPK,” ujarnya. (*)

banner 250x250