Karimun, katasulsel.com – Pemerintah Kabupaten Karimun sedang menghadapi dilema keuangan yang signifikan setelah terjadinya defisit Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak pada tertundanya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan sejumlah proyek yang mengalami Tunda Bayar (TB).
Dalam konteks ini, pemerhati politik Fitra Sukarna, S.Ip, menyarankan langkah drastis untuk menyeimbangkan anggaran daerah dengan menunda dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan pimpinan daerah serta dana hibah.
Fitra Sukarna, dalam wawancaranya jurnalis sebaran.katasulsel.com (Grup Katasulsel), Rabu (14/08/2024), menekankan bahwa menunda Pokir dan dana hibah adalah solusi yang layak untuk menyelesaikan krisis keuangan saat ini.
“Dana Pokir DPRD dan dana hibah merupakan pos anggaran yang bisa diatur ulang. Sementara TPP dan TB berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan proyek-proyek penting yang tertunda,” ujarnya.
Penundaan pembayaran TPP dan TB telah menyebabkan kekhawatiran mendalam di kalangan pegawai dan kontraktor yang terlibat dalam proyek pemerintah.
Sukarna menjelaskan bahwa TPP sudah dialokasikan sejak awal tahun, dan TB dari tahun lalu juga masih harus diselesaikan.
“Kami memahami bahwa PAD berkurang, terutama untuk Pilkada serentak, tetapi prioritas utama haruslah pada penyelesaian TPP dan TB,” tambah Sukarna.
Tinggalkan Balasan