Nusantara, Katasulsel.com – Penjabat Bupati Sidrap, H. Basra, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah se-Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (13/08/2024).
Rakor ini dihadiri oleh 517 kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya pengembangan kota yang ramah lingkungan sebagai bagian dari visi pembangunan IKN.
“Kita perlu membangun kota masa depan yang bukan hanya mengandalkan beton, tetapi juga memperhatikan keseimbangan ekosistem. Konsep kita adalah Kota Hutan, yang menyatukan ruang hijau dan hunian secara harmonis,” ujar Jokowi.
Pernyataan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai model kota berkelanjutan.
Jokowi juga mengapresiasi kinerja para kepala daerah dalam mengendalikan inflasi nasional yang tercatat pada angka 2,13%, terendah dibandingkan negara-negara lain.
Namun, Presiden mengingatkan perlunya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang hingga saat ini masih rendah.
“Realisasi belanja di kabupaten/kota hanya 31% dan provinsi 41%. Ini harus segera diperbaiki agar dana APBD dapat beredar lebih cepat di masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Jokowi mengingatkan urgensi penyelesaian anggaran untuk Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun depan.
“Pilkada serentak merupakan tantangan besar, terutama terkait keamanan dan ketertiban. Kita harus memastikan semua persiapan dilakukan dengan baik agar proses pilkada berjalan lancar,” ungkapnya.
Rakor ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
H. Basra, sebagai Pj Bupati Sidrap, turut mendengarkan arahan ini dengan serius, sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk mendukung pencapaian visi nasional di IKN.
Langkah-langkah yang diambil diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan daerah serta mempercepat implementasi pembangunan berkelanjutan di seluruh Indonesia.(*)
Tinggalkan Balasan