Makassar, Katasulsel.com – Kontroversi merebak di Kabupaten Soppeng setelah pembagian sembako bertanda logo salah satu pasangan calon (paslon) menjelang berlangsungnya Pilkada di daerah itu.
Meskipun proses pencalonan belum memasuki tahap penetapan calon secara resmi, namun tetap saja peristiwa ini telah memicu perdebatan tentang kemungkinan praktik politik uang (money politics).
Bagaimana dampaknya terhadap proses demokrasi, dan apa langkah konkret yang perlu diambil untuk mengatasi isu ini?
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. Firdaus Muhammad, mengatakan, hal-hal yang sedianya dapat mencederai Pilkada, sebaiknya tidak dilakukan.
“Ini penting untuk semua kontestan. Jangan melakukan tindakan untuk mempengaruhi pemilih dengan cara yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang sehat,” ujarnya, Rabu, 4 September 2024.
Prof. Firdaus juga mengungkapkan bahwa potensi politik uang di Pilkada di Sulawesi Selatan (Sulsel), termasuk Soppeng, cukup besar. Dan, itu rentang bagi semua paslon yang akan bertarung.
“Ada beberapa faktor yang mendorong potensi ini, seperti lemahnya pendidikan politik di kalangan masyarakat, serta minimnya pemahaman tentang bahaya politik uang. Selain itu, masyarakat sering kali masih mudah tergiur oleh iming-iming bantuan,” katanya.
Menurutnya, jika pelaku politik tidak terlibat dalam praktik semacam ini, masyarakat kemungkinan besar akan tetap datang ke tempat pemungutan suara tanpa terpengaruh oleh uang.
Tinggalkan Balasan