Tebang pilihnya KPK ini sangat berbahaya bagi masa depan penegakan hukum, sehingga kini publik bertanya, “lho Hasto Kristiyanto kan bukan PNS?”. Dia juga bukan pejabat negara, bahkan jabatan menteri pun ditolak. Jadi calon Anggota DPR RI Hasto Kristiyantopun juga tidak mau mencalonkan diri, karena dia lebih memilih melakukan pelembagaan Partai termasuk mendorong sikap anti korupsi di internal Partai dengan proses demokratisasi yang dijalankan.
Di tangannya Hasto Kristiyanto PDI Perjuangan menjadi Partai modern dengan sekolah partai, dan begitu banyak kantor partai yang dibangun menjadi harta abadi partai, hingga mendapat dua sertifikasi ISO. Lalu kenapa Hasto Kristiyanto dikriminalisasi sedangkan Kaesang, Bobby dan pengaduan Ubedilah dosen UNJ terhadap Gibran terkesan didiamkan? Apakah karena ada cawe-cawe Mulyono? Pertanyaan itu yang seharusnya dijawab oleh KPK.
Baiklah kalau “keluarga Mulyono” sampai saat ini masih belum ditemukan keberadaannya. Tidak apa-apa meskipun dugaan gratifikasi untuk penyewaan pesawat jet pribadi itu sangat fantastis sekali, konon sampai 8,5 Miliar Rupiah atau 350 juta rupiah perjamnya, hanya untuk sebuah perjalanan aduhai sepasang anak presiden, disaat masih ada jutaan rakyat yang hidup dalam kemiskinan ekstrim.
Namun untuk soal mafia tambang yang diduga melibatkan Kahiyang dan Bobby dengan kode Blok Medan itu, apa ya harus terus didiamkan? Kenapa KPK masih tidak mau memanggil mereka berdua untuk dimintakan penjelasan atau pertanggung jawaban?.
Ah KPK, jangan terus menerus melukai rasa keadilan rakyatlah, kami kan butuh kepastian hukum?. Ratusan miliar bahkan ratusan triliun bisnis tambang itu harus dikelola dengan baik dan transparan, jika ada kejahatan atau manipulasi perizinan disana, KPK harus pro aktif memprosesnya ke ranah hukum.
KPK itu kebanggaan rakyat, sandaran harapan bagi penegakan hukum yang menyangkut soal korupsi, jika KPK hanya menjadi instrumen hukum untuk kepentingan politik penguasa, yang ditujukan hanya untuk membidik dan menjerat hukum lawan-lawan politik penguasa, serta mengabaikan segala prilaku korup keluarga penguasa (Mulyono), maka itu sama halnya KPK telah menciderai rasa keadilan rakyat.
Tinggalkan Balasan