banner 650x65

Makassar, katasulsel.com — Dalam langkah strategis menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, membuka Sosialisasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Acara yang digelar oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) di Hotel Grand Rinra pada Jumat, 4 Oktober 2024, ini dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk 500 orang dari seluruh OPD, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dan para ahli dari Kementerian Dalam Negeri!

Jufri Rahman menekankan pentingnya kegiatan ini untuk mengatasi perbedaan persepsi dalam penyusunan anggaran di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. “Setiap tahun, kita selalu berbeda pendapat dalam menyusun anggaran. Ini harus kita akhiri!” serunya. Ia mengingatkan agar semua pihak tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif.

Lebih dari sekadar acara biasa, sosialisasi ini menjadi kesempatan emas bagi seluruh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk bertanya langsung kepada para ahli tentang pedoman pengelolaan anggaran yang harus dijalankan. Jufri berharap tidak akan ada lagi perbedaan pendapat yang menghambat pengelolaan APBD untuk tahun anggaran 2025, apalagi di tengah transisi kepemimpinan nasional.

banner 700x300 banner 700x300 banner 700x300

“Pengelolaan keuangan APBD harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Jika ada dua kepentingan yang bertabrakan, dukunglah yang menyasar kepentingan rakyat,” tegasnya.

Namun, Jufri juga mengingatkan bahwa kondisi keuangan di Sulawesi Selatan saat ini dalam keadaan yang tidak baik. Dia meminta pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi untuk menyesuaikan kondisi finansial yang ada.

Kepala BKAD Sulsel, Salehuddin, juga menyoroti pentingnya sosialisasi ini, mengingat perubahan kebijakan di tahun 2025. “Kami berharap semua kendala dan permasalahan pengelolaan keuangan daerah dapat dibahas dan diselesaikan hari ini,” tuturnya.

Dengan lebih dari 500 peserta dan kehadiran para ahli, apakah ini tanda awal perubahan besar dalam pengelolaan anggaran di Sulsel? Saksikan terus perkembangan selanjutnya! (*)