Jeneponto, Katasulsel.com – Di tengah riuhnya persiapan Pilkada Jeneponto yang semakin dekat, ada suara yang jernih dan tegas muncul dari kursi kepemimpinan sementara.
Pj Bupati Jeneponto, Junaedi Bakri, kembali mengingatkan sebuah prinsip dasar yang sering kali kabur di tengah hiruk-pikuk politik: netralitas.
Di era di mana bantuan sosial kerap dicurigai sebagai kendaraan politik, Junaedi berdiri tegak, menjaga agar bantuan itu tetap berada di jalurnya—untuk rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok.
Senin, 21 Oktober 2024, Junaedi menekankan, “Bantuan ini bukan bagian dari kampanye. Bantuan ini murni dari program pemerintah.” Kalimatnya sederhana, namun sarat makna.
Bukan sekadar himbauan, tapi lebih kepada tameng yang melindungi integritas program pemerintah di tengah derasnya kepentingan politik.
Tak ada ruang abu-abu, semua jelas. Ia meminta pimpinan OPD dan para penyalur bantuan untuk memastikan masyarakat memahami, bantuan tersebut bukan instrumen politik.
Junaedi menegaskan, distribusi bantuan harus dilakukan dengan transparan, tanpa ada muatan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.
Menariknya, Junaedi tidak hanya bicara soal netralitas birokrat, ia juga menantang masyarakat untuk ikut serta menjaga integritas.
“Laporkan jika ada yang mencoba mengaitkan bantuan ini dengan Pilkada!” Ia tahu, suara rakyat adalah cermin bersih yang akan memantulkan kebenaran.
Dengan suhu politik yang mulai panas, sering kali bantuan pemerintah diseret-seret ke pusaran kampanye.
Namun, Junaedi paham betul, kepercayaan masyarakat adalah mata uang paling mahal dalam demokrasi. Ia tak ingin ada kebijakan yang ternoda oleh kepentingan sekelompok orang.
Ia ingin memastikan satu hal: bantuan ini sampai kepada yang berhak, tanpa embel-embel, tanpa syarat.
Bukan hal baru jika politik sering mengaburkan batas-batas antara kepentingan publik dan pribadi.
Namun, Junaedi berdiri sebagai penyeimbang. Ia menegaskan kepada seluruh jajaran birokrasi di bawahnya untuk tetap profesional, untuk bekerja dengan integritas dan hati nurani.
“Jangan sesekali mencederai kepercayaan masyarakat,” pesannya.
Pilkada memang momentum besar. Tapi kesejahteraan rakyat? Itu adalah perjuangan panjang yang tak boleh terganggu oleh siklus lima tahunan.
Netralitas dalam penyaluran bantuan adalah komitmen pemerintah untuk menjaga hati rakyat. Bantuan harus murni, tanpa disusupi janji-janji manis yang berlumur politik.
Jeneponto, seperti banyak daerah lain, sedang bersiap menuju perubahan melalui Pilkada.
Namun, di balik semua itu, ada harapan agar bantuan yang diterima rakyat tidak dicemari oleh kepentingan pragmatis.
Junaedi, dalam setiap kata dan sikapnya, menunjukkan betapa pentingnya menjaga integritas, bukan hanya bagi birokrasi, tapi juga bagi demokrasi itu sendiri.
Di akhir pesannya, ia tidak hanya meminta, tapi menantang: jika ada yang berani menodai netralitas, masyarakat harus berani bersuara.
Sebuah peringatan yang bukan sekadar untuk menjaga proses demokrasi, tapi juga menjaga hati rakyat.
Karena di atas segalanya, kepercayaan itulah yang menjadi pilar demokrasi yang sesungguhnya.
Pilkada boleh memanas, tapi bantuan harus tetap murni. Karena hanya dengan menjaga hati rakyat, demokrasi akan benar-benar hidup. (*)
Tinggalkan Balasan