Beda LSI dan Poltracking: Dewan Etik Persepi Gugat Hasil Survei Pilkada Jakarta 2024, LSI dan Poltracking Dipanggil

Jakarta, Katasulsel.com — Drama Pilkada Jakarta 2024 semakin panas. Namun, kali ini bukan para calon yang jadi sorotan utama.

Dua lembaga survei top, Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking, kini harus berurusan dengan Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Apa pasal?

Beda pendapat. Beda hasil survei. Dan bedanya tidak main-main.

Anggota Dewan Etik Persepi, Saiful Mujani, yang juga pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), menyebut pihaknya geram melihat perbedaan signifikan hasil survei yang dirilis kedua lembaga ini.

Saiful bahkan berencana memanggil LSI dan Poltracking, meminta mereka menjelaskan detail perbedaan hasil yang ada. Jika tak memadai, Dewan Etik siap bertindak lebih jauh.

“Kami akan segera mengadakan rapat dan memanggil kedua lembaga survei tersebut,” ujar Saiful tegas.

Survei versi Poltracking menempatkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono di posisi teratas.

Namun, di survei LSI, justru Pramono-Rano yang memimpin dengan elektabilitas 41,6 persen, mengungguli Ridwan Kamil-Suswono yang berada di angka 37,4 persen.

Kecurigaan pun tak bisa dihindari. Jika penjelasan LSI dan Poltracking tak memuaskan, Dewan Etik Persepi berencana melakukan audit forensik hingga melakukan survei ulang dengan melibatkan tim mereka sendiri.

Langkah ini, kata Saiful, menjadi solusi terakhir jika perbedaan hasil survei tetap menggantung tanpa alasan yang kuat.

Bukan hanya sekadar beda angka, beda hasil survei ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik. Jika terbukti ada pelanggaran etik, sanksi serius bisa menanti.

Saiful tak menutup kemungkinan LSI dan Poltracking dikeluarkan dari Persepi—sebuah hukuman yang pernah terjadi dua kali sebelumnya.

“Kalau terbukti melanggar etik berat, kami tidak akan ragu untuk mengeluarkan lembaga tersebut dan mengumumkan kepada publik,” pungkas Saiful.

Pilkada Jakarta 2024 ini tak sekadar menjadi ajang politik bagi para calon. Perang data, perang elektabilitas, hingga peran lembaga survei, semuanya jadi titik krusial yang dinantikan publik.(*)