“Kalau Pjs seperti ini dibiarkan, bagaimana masyarakat percaya pada pemerintah? Jangan sampai mereka berpikir bahwa aturan hanya jadi pajangan,” ucap Rahmat dengan nada tinggi.
Ia menegaskan, Pilkada serentak adalah ujian besar bagi pemerintah pusat. Ketegasan diperlukan untuk menjaga kepercayaan rakyat. “Komitmen netralitas itu harga mati. Jika ada Pjs bermain-main, jangan ragu menggantinya. Ini bukan soal suka atau tidak suka, ini soal keadilan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, yang memimpin rapat tersebut, menambahkan bahwa dugaan pelanggaran seperti ini bukan pertama kali terjadi. “Kami akan terus memantau, bukan hanya di Solok. Jangan heran kalau ada laporan lain dari daerah-daerah lain yang juga mengarah pada ketidaknetralan,” ujarnya sambil memberi peringatan keras kepada seluruh Pjs di Indonesia.
Masyarakat Menunggu Bukti
Di sisi lain, masyarakat mulai resah. Narasi netralitas ASN yang kerap digaungkan pemerintah seakan luntur oleh dugaan praktik curang seperti ini. Seorang tokoh masyarakat di Kabupaten Solok, yang enggan disebutkan namanya, menyebut bahwa isu ini sudah jadi rahasia umum.
“Kami sering dengar ASN condong ke salah satu paslon. Tapi ya, apa daya? Kalau rakyat ngomong, sering dianggap angin lalu,” ujarnya pasrah.
Dengan hanya beberapa pekan tersisa menjelang pencoblosan, waktu kian mendesak. Apakah Kemendagri mampu mengatasi polemik ini sebelum menjadi bom waktu? Atau, akankah isu ini malah jadi preseden buruk bagi Pilkada serentak 2024?
Rakyat butuh jawaban. Pemerintah harus bertindak.
Tinggalkan Balasan