Sidrap, Katasulsel.com – Drama dugaan korupsi di Pegadaian Cabang Dua Pitue, Sidrap, terus bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar. Dalam sidang putusan sela pada Kamis (12/12/2024), Jaksa Penuntut Umum (JPU) menegaskan sikap tegas mereka dengan menolak eksepsi atau keberatan dari kedua terdakwa, Suriyani dan Hasruddin.
Sidang kali ini memperlihatkan keseriusan JPU dalam menangani kasus yang diduga merugikan negara sebesar Rp610 juta. Barang bukti yang dipaparkan mencakup 85 bundel dokumen, laporan keuangan, surat bukti gadai, hingga uang tunai Rp610.357.741, yang kini tersimpan di rekening penitipan Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang. “Kami akan buktikan perbuatan para pelaku dengan agenda berikutnya adalah pembuktian,” ujar Romy, salah satu JPU.
Kasus ini menyeret Suriyani, mantan Kepala Cabang Pegadaian Dua Pitue, dan Hasruddin, seorang driver operasional kantor. Keduanya didakwa melakukan manipulasi agunan dan rekayasa data nasabah secara fiktif. Modus ini memungkinkan pengajuan kredit yang kemudian dicairkan lebih dari satu kali. Taktik licik tersebut diduga menjadi akar dari kerugian negara.
JPU menegaskan bahwa eksepsi para terdakwa tidak berdasar dan proses hukum akan berlanjut ke tahap pembuktian. Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Jika terbukti bersalah, Suriyani dan Hasruddin berpotensi menghadapi hukuman berat. Kejaksaan Negeri Sidrap memastikan tidak akan berkompromi dalam kasus ini. “Korupsi seperti ini harus ditindak tegas untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat,” tegas Romy.
Advertorial: UNIPOL
Sidang ini menjadi pengingat keras bahwa manipulasi dan pengkhianatan kepercayaan publik tidak akan lolos dari jerat hukum. Kasus ini terus menjadi sorotan, tak hanya karena nilai kerugian yang besar, tetapi juga karena dampaknya terhadap integritas lembaga pelayanan keuangan. Semua mata kini tertuju pada tahap pembuktian berikutnya yang diharapkan dapat membongkar lebih dalam praktik korupsi ini.(*)
Tinggalkan Balasan