Pikiran.id, Jakarta – Sebuah pernyataan lama Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kembali mencuat setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Pernyataan itu berbunyi: “Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang.”
Namun, apakah kedatangan Megawati ke KPK hanya sekadar janji, atau ada pesan politik yang lebih dalam di baliknya?
Sikap Tegas Megawati: Antara Tanggung Jawab dan Kritik Prosedural
Dalam sebuah acara diskusi buku, Megawati dengan lantang menyampaikan kesediaannya untuk bertanggung jawab atas Sekjen partainya.
“Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya,” tegasnya. Namun, pernyataan ini diiringi dengan kritik tajam terhadap prosedur KPK, termasuk penyitaan barang-barang milik ajudan Hasto, yang menurutnya tidak sesuai dengan protokol.
“Terus saya bilang, si Rossa (penyidik KPK) itu punya surat perintah enggak?” ucapnya, mempertanyakan legalitas langkah-langkah yang diambil penyidik.
Advertorial: UNIPOL
Hasto dan Jerat Hukum: Menanti Kepastian
Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, belum ada kepastian kapan Hasto akan dipanggil. KPK mengungkapkan bahwa Hasto diduga kuat terlibat dalam pengaturan suap untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR periode 2019-2024, menggantikan Nazaruddin Kiemas. Lebih jauh, Hasto juga diduga menghalangi penyidikan dengan membantu Harun melarikan diri dan memerintahkan perusakan barang bukti.
Dinamika Internal dan Tekanan Eksternal
Pernyataan Megawati ini menjadi sorotan karena tidak hanya menunjukkan posisinya sebagai pemimpin partai, tetapi juga sinyal ke arah KPK. Apakah ini bentuk pengawalan hukum terhadap kader, atau upaya membangun opini publik tentang proses penyidikan?
Di sisi lain, kasus ini membawa kembali bayang-bayang Harun Masiku, buronan yang hingga kini masih gelap keberadaannya. Ke mana arah kasus ini akan berkembang?
Jejak Panjang Suap dan Dilema Politik
Kasus ini menambah babak baru dalam dinamika hubungan KPK dengan PDIP. Dengan serangkaian tuduhan yang melibatkan tokoh penting partai, publik kini bertanya-tanya: akankah janji Megawati untuk mendatangi KPK benar-benar terwujud, atau ini hanya retorika politik untuk menenangkan arus?
Pertanyaan ini mengundang perhatian publik yang haus akan jawaban atas drama hukum yang penuh intrik ini. Sementara itu, KPK tampaknya tetap bergerak di tengah pusaran tekanan politik yang tidak pernah surut. (*)
Tinggalkan Balasan