Jakarta, katasulsel.com – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, baru saja mengungkapkan kabar mengejutkan mengenai penurunan biaya Haji 2025.
Penghapusan biaya visa sebesar 300 Saudi Riyal (SAR) menjadi salah satu faktor utama, dan diduga ada anggaran ganda yang membuat semua ini terjadi.
Marwan menegaskan, kejanggalan ini perlu diusut tuntas, bahkan sampai ke ranah hukum.
Ia mendesak aparat penegak hukum untuk menangkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan anggaran yang merugikan jemaah haji ini.
“Kalau diakui ada anggaran dobel, mestinya ada yang ditangkap. Ini masalah serius, aparat penegak hukum harus bertindak,” tegas Marwan, pada Kamis (9/1/2025).
Advertorial: UNIPOL
Dari hasil temuan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024, terkuak potensi penyalahgunaan mencapai Rp 300 miliar. Marwan menyebut angka ini sangat signifikan dan berpotensi memperlambat proses pembahasan biaya Haji.
“Dengan penghapusan anggaran dobel ini, pembahasan biaya Haji 2025 menjadi lebih mudah. Potensi anggaran yang diselewengkan sudah tidak ada lagi,” tambahnya.
Meskipun biaya haji menurun, Marwan memastikan bahwa pelayanan kepada jemaah tetap optimal. Komisi VIII DPR RI berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat agar kasus penyalahgunaan anggaran tidak terulang.
“Kami tidak ingin kasus serupa tahun lalu terulang. Pada Haji 2024, ada penyalahgunaan kuota tambahan yang diduga melibatkan nilai anggaran besar,” ungkapnya.
Dengan penghapusan biaya visa ini, pelaksanaan Haji 2025 diharapkan menjadi lebih efisien dan transparan, memberikan manfaat lebih besar bagi jemaah. Namun, skandal di balik penghapusan biaya ini membuat banyak orang bertanya-tanya, siapa yang bertanggung jawab? (*)
Tinggalkan Balasan