Muna Barat, katasulsel.com – Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kabupaten Muna Barat, Kahar, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara untuk turun tangan memeriksa Dinas Pertanian Muna Barat.
Desakan ini menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 yang menunjukkan adanya kerugian negara yang signifikan di dinas tersebut. Kahar menduga kuat adanya indikasi korupsi yang perlu diusut tuntas.
Dalam keterangan persnya Minggu (19/1/2025), Kahar menyatakan keprihatinannya atas dugaan kerugian negara yang cukup besar di Dinas Pertanian Muna Barat.
Ia menekankan bahwa korupsi merupakan musuh bersama yang harus diberantas, sejalan dengan seruan Presiden Prabowo Subianto.
Temuan BPK, menurut Kahar, menjadi bukti kuat adanya potensi penyimpangan yang perlu diinvestigasi secara menyeluruh.
Advertorial: UNIPOL
“Berdasarkan temuan BPK tahun 2023, terdapat kerugian negara yang cukup signifikan di Dinas Pertanian Muna Barat. Kami menduga kuat adanya indikasi korupsi di tubuh dinas tersebut,” tegas Kahar.
JPKP Muna Barat, lanjut Kahar, tidak hanya meminta Kejati Sultra untuk melakukan pemeriksaan, tetapi juga mendesak Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, Pahri, untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pertanian.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Sebagai bentuk nyata dari tuntutan tersebut, JPKP Muna Barat berencana melakukan demonstrasi dalam waktu dekat dan akan melayangkan laporan resmi ke Kejati Sultra.
Bersambung…
Langkah ini diharapkan dapat mendorong proses hukum yang transparan dan adil, serta memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi tersebut.
Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan keuangan di instansi pemerintah.
Temuan BPK menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program dan kegiatan, guna mencegah kerugian negara dan memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
Publik pun berharap Kejati Sultra dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut dan mengungkap kebenaran di balik dugaan korupsi ini.
Proses hukum yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan menegakkan supremasi hukum. (*)
Tinggalkan Balasan