Pansus dinilai penting untuk memastikan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan kebijakan publik di daerah.
“Pansus diperlukan untuk mengungkap fakta-fakta secara transparan, termasuk dasar hukum pungutan tersebut dan bagaimana teknis pelaksanaan tes dilakukan,” ungkapnya.
Lebih jauh, Asman meminta Bupati agar segera mencopot Direktur RSUD jika tidak mampu memberikan penjelasan rinci terkait penggunaan dana dan teknis pelaksanaan tes kejiwaan.
Ia menilai, langkah ini penting untuk menjaga akuntabilitas pemerintah daerah dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.
“Transparansi dan profesionalisme harus ditegakkan. Ini bukan sekadar masalah dana, tetapi soal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga pelayanan publik,” pungkas Asman.
Advertorial: UNIPOL
Dengan desakan yang semakin kuat, diharapkan langkah tegas segera diambil untuk mengungkap kebenaran dan mencegah praktik serupa terjadi di masa mendatang.
DPRD dan pemerintah daerah kini berada di bawah sorotan untuk memberikan jawaban yang jelas dan bertanggung jawab kepada publik. (*)
Tinggalkan Balasan