banner 600x50

Jakarta, katasulsel.com — Sidang lanjutan perkara nomor 61/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi (MK) semakin memanas.

Pada Jumat kemarin, Ketua MK Suhartoyo memimpin panel hakim yang mencermati perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi.

Baca Juga:Baju Sudah Siap, Yusran Akbar dan Syamsul Ibrahim Siap Dilantik Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Konawe

Ini bukan sekadar sidang biasa; ini adalah momen krusial yang bisa mengguncang peta politik lokal.

Di ruang sidang yang megah, Suhartoyo didampingi dua hakim konstitusi, Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.

Baca Juga:Sidang MK: Menggali Aspek Hukum dalam Kasus Perselisihan Pemilihan Wakatobi

Mereka siap mendengarkan argumen dari berbagai pihak, termasuk KPU, pihak terkait, dan Bawaslu. Namun, apa yang terungkap di dalamnya jauh lebih menarik.

KPU Wakatobi, diwakili oleh Muhammad Suhandri, dengan tegas membantah tudingan intimidasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung calon Bupati Haliana.

Haliana, yang juga petahana, berpasangan dengan Safia Wualo.

“Kami tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu terkait tuduhan mutasi ASN,” ungkap Suhandri, yang merasa perlu menanggapi meskipun bukan menjadi kewenangan mereka.

Suhandri menunjukkan bahwa tuduhan relawan pemadam kebakaran yang melakukan kampanye untuk Paslon Nomor Urut 02 tidak berdasar.

“Desa Oru tidak ada dalam peta Wakatobi. Klaim Pemohon tidak relevan,” tegasnya, menambahkan bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan dampak dari tuduhan tersebut.

Di sisi lain, pihak terkait melalui kuasa hukum Bosman menyatakan bahwa tidak ada pembagian sembako yang didalilkan.

“Kami tidak hadir di kegiatan yang dituduhkan pada 18 September 2024, karena kami masih di Jakarta,” jelas Bosman.

Ini menunjukkan betapa rumitnya situasi dan banyaknya isu yang saling silang.

Asyary Suyanto, mewakili Bawaslu Kabupaten Wakatobi, mengungkapkan laporan selama masa pilkada yang mencapai 36 kasus.

“Sebanyak 18 laporan telah diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan beberapa rekomendasi sudah ditindaklanjuti,” katanya.

Ini menciptakan gambaran tentang atmosfer pilkada yang tidak hanya kompetitif tetapi juga sarat dengan kontroversi.(*)