Menunjang Swasembada Energi Presiden Prabowo, Aktivis Desak Kementerian ESDM Cabut Izin Pertambangan di Sultra

Sultra, Katasulsel.com — Hutan-hutan Sulawesi Tenggara semakin gundul. Sungai-sungai keruh, tanah longsor mengancam. Di balik itu, praktik pertambangan ilegal terus berlangsung tanpa kendali. Keuntungan hanya dinikmati segelintir orang, sementara rakyat kebagian dampak buruknya: lingkungan rusak, ekonomi daerah terkuras, dan konflik sosial mengintai.

Aktivis dan pemerhati lingkungan kembali bersuara. Mereka menyoroti ratusan perusahaan tambang nikel di Sultra yang selama ini abai terhadap kewajibannya. Reklamasi tak dilakukan, daerah aliran sungai (DAS) tak diperbaiki, dan pengelolaan lingkungan sekadar formalitas.

La Songo, Ketua DPD Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Sultra, baru-baru ini meninjau lokasi pascatambang. Ia menemukan banyak pelanggaran yang mencolok.

“Kami sangat terkejut dengan praktik-praktik pertambangan yang ternyata jauh dari standar yang seharusnya,” ujar La Songo dalam rilisnya, Rabu (29/1/2025).

Ia menegaskan bahwa banyak perusahaan tambang di Sultra tak layak lagi beroperasi. Mereka mengabaikan kewajiban reklamasi dan membiarkan kerusakan lingkungan yang berujung bencana saat musim hujan. Pengawasan yang lemah menjadi celah bagi perusahaan untuk bertindak di luar aturan.

“Kami menantang Kementerian ESDM untuk tidak lagi sembarangan memberikan RKAB kepada perusahaan yang tak patuh. Jika perlu, cabut izinnya!” tegas La Songo.

Ketua Lembaga Pemerhati Pembangunan & Anti Korupsi Sultra (LPPK-Sultra), Karmin, SH, juga mendesak ketegasan dari Kementerian ESDM. Ia menyoroti minimnya sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan reklamasi pascatambang.

“Kementerian ESDM seharusnya tidak lagi memberikan kuota RKAB kepada perusahaan yang abai terhadap kewajibannya. Jika masih diberikan, patut diduga ada permainan antara perusahaan dan pihak terkait,” ungkap Karmin.

Lanjut hal 2..