Jakarta, katasulsel.com – Kritik tajam kembali mengguncang dunia politik nasional.
La Songo, aktivis anti-korupsi sekaligus Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPD PPWI) Sulawesi Tenggara, melayangkan kecaman keras terhadap Yandri Susanto, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT).
Pernyataan Yandri yang menyebut LSM dan wartawan “Bodrex” mendapat sorotan pedas dari berbagai pihak.
Dalam pernyataannya, La Songo menilai Yandri telah merendahkan martabat jabatannya sebagai menteri dengan melontarkan pernyataan yang tidak berdasar.
“Seorang pejabat publik seharusnya fokus pada pembenahan sistem, bukan menyerang pihak yang berperan dalam pengawasan dana desa,” tegasnya, Selasa (4/2/2025).
Yandri Susanto sebelumnya menyebut bahwa oknum LSM dan wartawan “Bodrex” kerap meminta imbalan Rp1.000.000 per kepala desa, sehingga jika dikalikan 300 desa, jumlahnya lebih besar dari gaji menteri.
Pernyataan ini langsung menuai kritik. La Songo menyebut logika tersebut tidak masuk akal dan justru mengalihkan perhatian dari masalah utama: korupsi dana desa.
“Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan dalam lima tahun terakhir, sebanyak 327 kepala desa dijerat hukum karena korupsi dana desa. Sementara pelanggaran oleh oknum LSM atau jurnalis umumnya hanya berujung pada sanksi organisasi atau pencabutan izin,” paparnya.
Menurut La Songo, fokus utama pemerintah harusnya pada penegakan hukum bagi kepala desa yang terbukti korupsi, bukan malah menyerang pihak yang membantu pengawasan.
“Jika serius ingin memberantas korupsi, kenapa tidak menindak kepala desa korup? Kenapa malah mengalihkan isu dengan menyerang LSM dan wartawan?” ujarnya.
La Songo menegaskan bahwa keberadaan LSM dan jurnalis dalam pengawasan kebijakan justru dijamin oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ia mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi Yandri Susanto.
“Kabinet Merah Putih harus bersih dari menteri yang tidak memahami tugasnya. Jika tidak mampu bekerja profesional, lebih baik mundur. Presiden harus bertindak tegas sebelum kepercayaan publik terhadap pemerintahan ini semakin tergerus,” tambahnya.
Pernyataan La Songo ini menjadi ujian bagi pemerintahan baru Prabowo Subianto. Jika tidak segera diatasi, kontroversi seperti ini dapat menghambat stabilitas pemerintahan dan merusak citra kabinet. Kini, keputusan ada di tangan Presiden.
Akankah ia mengambil langkah tegas atau membiarkan polemik ini terus bergulir? (*)
Laporan: Queto Agatha
Tinggalkan Balasan