Kendari, katasulsel.com – Proyek bernilai miliaran rupiah di Sulawesi Tenggara kembali menjadi sorotan tajam. Dua proyek besar, yakni rehabilitasi Gedung Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Gedung SMAN 1 Kendari, mengalami keterlambatan yang memicu aksi demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat. Apa sebenarnya yang terjadi?
Konsorsium Masyarakat Pemerhati Daerah Sulawesi Tenggara tak tinggal diam. Mereka menggelar aksi protes di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Proyek yang seharusnya selesai tepat waktu ini justru mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 50 hari kalender. Apakah ini sekadar masalah teknis, atau ada sesuatu yang lebih besar di balik layar?
Ketua Umum Perserikatan Aktivis Sulawesi Tenggara, Hebriyanto Moita, dengan tegas menyatakan bahwa keterlambatan ini menciptakan kekhawatiran besar. “Bayangkan, dengan anggaran sebesar ini, proyek masih saja molor. Ini menunjukkan ada deviasi kritis dalam pengelolaan,” ungkapnya dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (6/2/2025).
Tak hanya itu, Hebriyanto juga menuntut transparansi penuh dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Menurutnya, penggunaan dana negara harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab.
Sementara itu, Ketua Umum Forum Kajian Aktivis Pemerhati Sulawesi Tenggara, Reski Tamburaka, melontarkan dugaan yang lebih serius. Ia mencurigai adanya indikasi penyalahgunaan anggaran di balik keterlambatan ini.
“Anggaran proyek ini tidak main-main. Rp3,54 miliar untuk gedung aula dinas dan Rp13,55 miliar untuk gedung SMAN 1 Kendari. Jika ada penyimpangan, ini adalah kejahatan besar,” ujarnya dengan nada geram.
Aksi sebelumnya yang digelar di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara juga menyoroti dugaan konspirasi dan penyalahgunaan anggaran dalam tubuh Dinas Pendidikan. Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini.
Apakah keterlambatan ini hanya masalah teknis semata? Atau ada “tangan-tangan tak terlihat” yang bermain di balik layar? Publik terus menanti jawaban pasti. Transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan utama demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana negara. (us/b)
Tinggalkan Balasan