banner 600x50

Unaaha, Katasulsel.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe, Dr. Ferdinand Sapan, SP, MH., membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe tahun 2026. Acara yang berlangsung pada Selasa (11/02/2025) di salah satu hotel di Kecamatan Unaaha ini menjadi langkah awal dalam menyusun prioritas pembangunan daerah secara komprehensif dan partisipatif.

Dalam sambutannya, Dr. Ferdinand menjelaskan bahwa forum ini merupakan agenda tahunan yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Regulasi tersebut mengatur tata cara penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan daerah, termasuk RKPD. Forum ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan rancangan awal RKPD.

“Tujuan utama dari forum ini adalah menjaring aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Konawe tahun 2026. Kami sangat mengapresiasi partisipasi aktif dari seluruh pihak yang hadir,” ujar Ferdinand.

Ia menekankan pentingnya penyusunan RKPD yang lebih adaptif, responsif, dan strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa mendatang. Ferdinand juga menggarisbawahi perlunya dokumen perencanaan yang tidak hanya ideal secara tekstual, tetapi juga aplikatif di lapangan. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan perubahan paradigma dari sekadar “kerja” menjadi “kinerja.”

“Perencanaan ini harus mampu menjawab permasalahan masyarakat secara cepat, tepat, dan prosedural. Melalui forum ini, saya berharap kita dapat menyinergikan berbagai program lintas sektor untuk mendukung tema pembangunan tahun 2026,” tambahnya.

Forum ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, mulai dari pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, organisasi profesi, akademisi, hingga perwakilan kelompok khusus seperti perempuan, anak, dan disabilitas. Hadir pula pelaku dunia usaha, penggiat lingkungan hidup, serta perwakilan media yang turut memberikan kontribusi dalam diskusi.

Dr. Ferdinand berharap forum ini mampu menciptakan dinamika positif dalam penyusunan RKPD. Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk memastikan program pembangunan yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirancang oleh perangkat daerah dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Konawe,” tutupnya.

Forum Konsultasi Publik ini menjadi langkah awal sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di tingkat kecamatan dan kabupaten. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan strategis, diharapkan RKPD tahun 2026 dapat menjadi fondasi kuat bagi kemajuan Kabupaten Konawe. (*)

Laporan.Queto Agatha