Kebijakan Rekrutmen Pro Hire PLN, Nepotisme atau Pemborosan Berkelas?

Jakarta, katasulsel.com – Langkah Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran Kementerian dan Keuangan untuk proyek strategis nasional (PSN) seakan tak berdampak signifikan terhadap PT PLN (Persero).

Justru, PLN yang dipimpin oleh Darmawan Prasodjo semakin dikhawatirkan melakukan pemborosan sistemik yang bisa membebani anggaran negara.

Ketua Umum PP Ikatan Wartawan Online (IWO), Teuku Yudhistira, yang telah mengamati perkembangan PLN dalam beberapa bulan terakhir, mencatat bahwa ada sejumlah kebijakan yang patut dipertanyakan.

Kebijakan tersebut, menurutnya, semakin memperburuk kondisi keuangan negara dan mengarah pada pemborosan yang tidak perlu.

“Masyarakat tentu bisa menilai. Keyword-nya jelas, PLN sedang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Ini bukan hanya rumor, tapi fakta yang kini semakin banyak terungkap di media,” kata Yudhistira kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Yudhistira menyoroti masalah rekrutmen pegawai profesional hire (pro hire) yang, menurutnya, lebih didasarkan pada faktor nepotisme ketimbang profesionalisme dan integritas.

Ia menduga kebijakan ini berujung pada pemborosan anggaran negara, karena banyak pegawai yang direkrut bukan berdasarkan kompetensi yang memadai.

“Mungkin masih bisa diterima kalau mereka yang direkrut memang berkualitas, tapi kenyataannya banyak yang tidak memenuhi standar profesional. Ini jelas pemborosan besar, terutama saat banyak pegawai yang bekerja keras dari bawah namun tidak mendapat kesempatan yang sama,” ujar Yudhistira.

Ia menambahkan bahwa sejumlah pegawai pro hire yang direkrut bahkan menduduki posisi strategis, seperti VP, EVP, hingga direksi perusahaan sub holding PLN dengan gaji puluhan juta rupiah.

Bahkan, banyak di antara mereka yang awalnya hanya pegawai kontrak, kini sudah dijadikan pegawai tetap dan menduduki jabatan tinggi.

Bersambung…