Kebijakan Rekrutmen Pro Hire PLN, Nepotisme atau Pemborosan Berkelas?

Beberapa nama yang disebutkan Yudhistira antara lain Aditya Syarief Darmasetiawan, Grenata Louhenapessy, dan Pratama Adiepurtra Suseno, yang semuanya naik jabatan dari pegawai kontrak menjadi pegawai organik dengan posisi eksekutif di PLN Energi Primer Indonesia dan PLN Icon Plus.

“Pemborosan ini harus dihentikan. Apalagi ada lebih dari 40 orang yang diangkat menjadi pegawai tetap di perusahaan sub holding PLN melalui mekanisme closed recruitment. Ini membuat kami semakin khawatir dengan keberlanjutan kebijakan seperti ini yang bisa merugikan negara,” tegasnya.

Lebih jauh, Yudhistira juga menyoroti kebijakan Dirut PLN, Darmawan Prasodjo, yang terlalu sering melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Hal ini dianggapnya sebagai pemborosan anggaran negara yang tidak memiliki urgensi jelas.

Sejak kembali dari Swiss dan India, Darmawan dikabarkan sudah berangkat ke Paris untuk perjalanan dinas yang menurutnya patut dipertanyakan.

“Jika perjalanan dinas ini tidak ada urgensi, maka harus segera dihentikan. Uang negara adalah uang rakyat, dan rakyat berhak mengetahui kejelasan setiap pengeluaran,” ujar Yudhistira.

Sebagai koordinator nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Re-LUN), Yudhistira menegaskan bahwa PLN harus segera mereformasi kebijakan internalnya agar tidak terjadi pemborosan yang semakin membebani keuangan negara.

Bersambung…