“Artinya enggak digunakan untuk kepentingan rakyat. Itu sudah disampaikan,” tegas Tito.
Lebih jauh, Tito juga menekankan agar kepala daerah tidak hanya berpikir tentang bagaimana menghabiskan anggaran, tetapi juga bagaimana menambah pemasukan daerah.
Salah satu caranya adalah dengan memberikan kemudahan bagi para pengusaha, baik lokal maupun asing, untuk berinvestasi di daerah.
“Jangan hanya mikirin ngabisin belanja. Bagaimana cari pendapatannya? Di antaranya mempermudah kemudahan berusaha untuk para swasta. Swasta ini bukan hanya asing, swasta dalam negeri, UMKM,” katanya.
Kebijakan ini jelas akan membawa tantangan baru bagi daerah. Efisiensi anggaran harus dilakukan dengan cermat, tanpa mengorbankan program-program utama yang menyentuh masyarakat.
Dengan sistem pemantauan dari Kemendagri, publik bisa berharap bahwa transparansi dalam pengelolaan APBD akan semakin meningkat.
Kini, pertanyaannya, mampukah daerah-daerah seperti Soppeng, Sidrap, Wajo, dan Enrekang menjawab tantangan ini dengan baik? (*)
Tinggalkan Balasan