“Manajemen harus menerapkan ketentuan hukum yang berlaku secara menyeluruh terhadap tata kelola distribusi BBM untuk menutup celah yang memungkinkan praktik kecurangan seperti ini,” ujar Eko.
Selain penguatan pengawasan internal, ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas di tubuh Pertamina. “Kami di Komisi VI akan meminta laporan lebih detail mengenai mekanisme kontrol yang diterapkan selama ini dan mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki,” tambahnya.
Di tengah badai tudingan, PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa distribusi energi ke masyarakat tetap berjalan normal, meski beberapa petinggi anak usaha ditetapkan sebagai tersangka.
“Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan bahwa layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar,” ujar VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso.
Fadjar juga membantah narasi bahwa Pertamax dioplos dengan Pertalite. Menurutnya, yang dipermasalahkan Kejagung bukanlah pencampuran BBM, melainkan mekanisme pembelian RON 90 dan RON 92.
Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka, empat di antaranya adalah petinggi anak usaha Pertamina:
Riva Siahaan (RS) – Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
Yoki Firnandi (YF) – Direktur Utama PT Pertamina International Shipping
Sani Dinar Saifuddin (SDS) – Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional
Agus Purwono (AP) – VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional
Sementara tiga tersangka lainnya merupakan pihak swasta yang berperan sebagai broker:
MKAR – Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa
Tinggalkan Balasan