ENREKANG, katasulsel.com – Seperti mencari air di padang tandus, warga Kecamatan Baroko terus berteriak meminta kehadiran Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah mereka. Namun, hingga kini, harapan itu seperti fatamorgana—tampak di depan mata, tapi sulit digapai.
Keluhan warga ini kembali mencuat lantaran para orang tua harus merogoh kocek lebih dalam untuk membiayai transportasi anak-anak mereka ke sekolah yang berada di luar kecamatan. Jaman, seorang buruh tani di Baroko, mengeluhkan mahalnya ongkos bensin yang harus ia tanggung setiap bulan.
“Banyak ongkosnya kami tanggung untuk bensin anak-anak kalau sekolah di luar lagi,” keluhnya. “Tambah lagi kalau harus ngekos, makin berat beban kami.”
Menanggapi keluhan ini, Wakil Bupati Enrekang, Andi Tenri Liwang, menyebut bahwa pembangunan SMA bukan kewenangan pemerintah kabupaten, melainkan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel). Namun, ada satu hal yang membuatnya bingung.
“Tapi tidak tahu kenapa, sudah berapa kali ditinjau lahannya, tapi tidak ada tindak lanjutnya,” ujar Andi Tenri Liwang dengan nada heran.
Persoalan ini juga berkelindan dengan isu transportasi bagi siswa Baroko. Kendati mengakui bahwa sebagian besar anak-anak sudah memiliki sepeda motor, Wakil Bupati tampaknya menutup mata terhadap fakta bahwa tidak semua keluarga mampu membeli kendaraan, apalagi biaya operasionalnya.
“Rata-rata anak-anak sekarang sudah memiliki motor semua,” tuturnya santai.
Di balik pernyataan itu, ada satu realitas pahit: tidak semua keluarga cukup beruntung untuk memiliki kendaraan. Bagi mereka yang tak mampu, perjalanan pendidikan ini menjadi rintangan yang harus ditempuh dengan lebih banyak pengorbanan.
Sementara Pemprov Sulsel masih ‘tertidur’ atas kondisi ini, warga Baroko hanya bisa berharap ada pihak yang bersedia menjadi juru bicara mereka, bukan sekadar melempar tanggung jawab seperti bola panas. Pertanyaannya kini, akankah keluhan ini tetap berakhir sebagai gema tanpa jawaban? (*)
Tinggalkan Balasan