Makassar, katasulsel.com — Makassar kembali menjadi saksi perdebatan akademik yang tajam dan berbobot. Kali ini, Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Konsep Dominus Litis dalam RUU KUHAP” di Hotel Grand Hyatt, Kamis (27/2/2025). Forum ini bukan sekadar diskusi biasa, melainkan arena gladiator pemikiran bagi akademisi dan praktisi hukum.
Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.AP, menjadi keynote speaker dalam forum ini. Sementara itu, empat narasumber yang mengisi diskusi ini bukan figur sembarangan: Prof. Dr. Aswanto, SH., MSi., DFM (Guru Besar Hukum Pidana Unhas sekaligus mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi), Prof. Dr. H. Hambali Thalib (Rektor UMI), Prof. Sabri Samin F (Guru Besar Hukum Pidana UIN Alauddin Makassar), dan Dr. Tadjuddin Rachman (Ketua Dewan Kehormatan Peradi). Diskusi ini dikawal oleh Fajlurrahman Jurdi, Ketua Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Unhas, yang bertindak sebagai moderator.
Jaksa Sebagai Panglima Perkara?
Dalam pusaran perdebatan, Asas Dominus Litis menjadi bintang utama. Konsep ini menempatkan jaksa sebagai pengendali penuh dalam perkara pidana. Ibarat sutradara dalam film thriller hukum, jaksa mengarahkan jalannya cerita dari awal penyidikan hingga eksekusi putusan. Prof. Hamzah Halim menegaskan bahwa di berbagai negara seperti Jepang, Belanda, dan Prancis, jaksa memang memegang kendali penuh atas perkara pidana. Namun, di Indonesia, praktiknya belum sepenuhnya ideal.
“Seharusnya, jaksa yang mengendalikan perkara sejak awal hingga akhir. Jika tidak, kita akan terus menghadapi masalah klasik: berkas perkara bolak-balik dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum. Ini seperti permainan pingpong hukum yang menghambat keadilan,” ujar Prof. Hamzah dengan nada kritis.
Lebih jauh, ia menyoroti status Kejaksaan RI yang masih berada di bawah eksekutif. Menurutnya, Kejaksaan harus masuk dalam rumpun yudikatif agar dapat benar-benar independen dalam menjalankan tugasnya.
Quo Vadis KUHAP?
Mengutip istilah Latin, Quo Vadis KUHAP?, ke mana arah revisi KUHAP ini akan membawa sistem peradilan pidana Indonesia? Prof. Aswanto menggarisbawahi pentingnya pembaruan KUHAP agar tidak hanya menjadi instrumen legalitas semata, tetapi juga sebagai benteng pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.
“KUHAP harus memastikan proses hukum berjalan sistematis dan bebas dari penangkapan atau penahanan sewenang-wenang. Jaksa sebagai dominant player harus mengontrol jalannya perkara demi menegakkan prinsip keadilan,” tegasnya.
Implikasi dari Dominus Litis dalam sistem peradilan pidana mencakup beberapa aspek krusial:
- Konsistensi Penegakan Hukum – Jaksa memastikan bahwa hukum tidak dipermainkan oleh kepentingan eksternal.
- Mencegah Intervensi – Kewenangan penuh jaksa dapat menjadi tameng dari tekanan politik maupun kepentingan tertentu.
- Mendorong Keadilan Restoratif – Jaksa diberi diskresi dalam menyelesaikan perkara dengan pendekatan yang lebih humanis dan efisien.
Namun, Prof. Sabri Samin F mengingatkan bahwa dalam realitasnya, jaksa kerap berada dalam posisi terhimpit antara penasihat hukum dan majelis hakim. Menariknya, ia juga menyoroti fenomena hukum seperti legal crime (kejahatan yang dilegalkan), factual crime (kejahatan yang muncul akibat perkembangan teknologi), hingga undetected crime (kejahatan yang tak terungkap atau bahkan dianggap bukan kejahatan).
Membendung Overkapasitas Lapas: Solusi atau Ilusi?
Dalam diskusi ini, Prof. Sabri turut menyoroti persoalan laten yang kerap luput dari perhatian: overkapasitas narapidana di rutan dan lapas. Ia menegaskan bahwa maraknya kasus pidana harus dibarengi dengan strategi hukum yang lebih adaptif dan fleksibel.
“Jaksa punya peran penting dalam menentukan jenis sanksi yang tepat. Jangan sampai sistem peradilan pidana hanya menjadi pabrik pencetak napi baru tanpa mempertimbangkan aspek keadilan sosial,” ujarnya.
Bersambung….
Tinggalkan Balasan