Sementara itu, Prof. Hambali Thalib menekankan pentingnya Integrated Justice System atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Dalam sistem ini, seluruh elemen penegak hukum bekerja selaras sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan yang memperpanjang proses hukum.
“RUU KUHAP harus sinkron dengan KUHP terbaru (UU No. 1 Tahun 2023). Hubungan antara penyidik dan jaksa perlu diperkuat agar tidak terjadi kesalahan prosedural dan dapat meningkatkan akuntabilitas,” tegasnya.
Epilog: Dominus Litis, Antara Idealita dan Realita
Di atas kertas, Dominus Litis adalah konsep yang menjanjikan keadilan yang lebih sistematis dan efisien. Namun, dalam praktiknya, implementasi konsep ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari intervensi politik hingga ketimpangan sistem hukum yang ada.
Dalam forum ini, akademisi dan praktisi hukum sepakat bahwa revisi KUHAP tidak boleh hanya menjadi sekadar wacana akademik yang berakhir dalam tumpukan kertas tanpa implementasi nyata. Jika Dominus Litis benar-benar menjadi poros utama dalam RUU KUHAP, maka saatnya sistem hukum Indonesia berbenah dan memastikan bahwa keadilan tidak hanya tajam ke bawah, tetapi juga merata ke segala arah.
Seperti dalam sebuah permainan catur, jaksa kini berada di tengah-tengah papan permainan hukum. Apakah mereka akan menjadi raja yang dikendalikan, atau justru pengendali permainan? Jawabannya ada pada bagaimana RUU KUHAP ini akan diwujudkan ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.(edybasri)
Tinggalkan Balasan