
Buton Utara, katasulsel.com — Anggaran daerah itu, ibarat air di sumur. Airnya harus dijaga agar tak mengering sia-sia.
Namun, di Buton Utara (Butur), air itu justru terbuang percuma—menetes di meja-meja birokrat yang gemar berjalan-jalan dengan dalih konsultasi.
Situasi ini, kontras dengan keinginan Mendagri Tito Karnavian yang telah mewanti-wanti agar setiap daerah di Indonesia menerapkan efisiensi anggaran.

Nyatanya, beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Butur, justru masih leluasa menghamburkan anggaran perjalanan dinas.
Aktivis lokal, Amir, menyebut, dalam dua bulan terakhir, salah satu pimpinan OPD di Butur diduga sudah beberapa kali melakukan perjalanan dinas keluar daerah. kabarnya, hingga Jakarta.
Jika ini benar, jelas bukan pola efisiensi lagi, melainkan ritus pemborosan yang perlu segera disudahi.
Bupati Butur, Afirudin Mathara, tak boleh tinggal diam. Dia harus tegas dan berani menegur pimpinan OPD yang masih gemar berfoya-foya dengan anggaran.
Jika itu terus dibiarkan, Buton Utara tak ubahnya perahu bocor—anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, justru perlahan tenggelam dalam perjalanan dinas yang tak berkesudahan. (*)
Tinggalkan Balasan