Sidrap Dapat Angin Segar Rp1,2 Triliun untuk Jalan Provinsi

Perbesar

Sidrap, katasulsel.com — Harapan masyarakat Kabupaten Sidrap untuk infrastruktur jalan yang representatif mulai menemukan titik terang.

Jumat, 11 April 2025. Bupati Syaharuddin Alrif dan Wakil Bupati Nurkanaah menerima kunjungan kerja Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif.

Fokusnya: peninjauan langsung Jalan Poros Sidrap–Soppeng, jalur vital penghubung antar-wilayah yang menopang sistem distribusi barang dan mobilitas penduduk.

“Kami hadir untuk melihat langsung dampak rehabilitasi jalan 2024 lalu dan menyerap aspirasi untuk lanjutan perbaikannya,” ujar Sufriadi.

Kontrak Jamak: Skema Inovatif

Dalam pernyataannya, Sufriadi memaparkan bahwa DPRD bersama Pemprov Sulsel telah menyepakati skema perbaikan jalan dengan sistem multi-years contract. Total anggaran: Rp1,2 triliun hingga 2027.

Untuk tahap pertama 2025:

ADVERTORIAL

Ikatan Wartawan Online (IWO)
Sidenreng Rappang

Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya:

• Darwis Pantong — Ketua PWI Sidrap
• Arief Aripin., S.H — Sekretaris PWI Sidrap
• Darwis Junudi — Bendahara PWI Sidrap

Semoga Amanah Dalam Menjalankan Tugas.

Edy Basri., S.H.

(Ketua IWO Sidrap)

• Rp700 miliar siap digelontorkan untuk berbagai ruas jalan prioritas.
• Proyek akan berbasis road asset management dan pengukuran rigiditas perkerasan jalan (pavement rigidity).

Sufriadi mengingatkan, perjuangan ini juga bagian dari rekam jejak Bupati Syahar ketika masih di DPRD provinsi.

Delapan Ruas Jadi PR

Bupati Syahar menyambut hangat kunjungan tersebut. Ia menyebut, delapan ruas jalan provinsi di Sidrap masih jadi keluhan utama warga.

Beberapa ruas yang disebut:

• Pangkajene–Soppeng
• Sidrap–Pinrang–Pangkajene
• Tanrutedong–Salo Karaja
• Bilokka–Wajo
• Larompong–Tanrutedong
• Termasuk jalan depan Kantor Bupati

“Kami butuh intervensi provinsi untuk percepatan. Infrastruktur ini adalah pembuluh nadi ekonomi,” jelas Syahar.

Ia mengaku, komunikasi terus dijalin dengan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Dinas PU Provinsi.

Lanjut baca..