Jurnal Hukum: Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Litigasi (Pengadilan)

Oleh: Sukardiantoro
Mahasiswa Ilmu Hukum, Institut Cokroaminoto Pinrang
(Dibuat Sebagai Pemenuhan Tugas Akademik)

Pendahuluan

Sengketa tanah merupakan salah satu persoalan yang sering kali muncul dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks masyarakat umum maupun dunia bisnis.

Perselisihan mengenai hak milik atas tanah seringkali memicu ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa ini adalah melalui jalur litigasi, yakni dengan membawa permasalahan tersebut ke pengadilan. Proses litigasi ini menempuh prosedur hukum yang baku dan mengikuti aturan yang berlaku di negara hukum.

Selamat, 6 Mahasiswa FISIP UMS Rappang Resmi Sandang Gelar S.A.P

8 jam

Pengertian Litigasi

Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang. Pihak yang berselisih (penggugat dan tergugat) menyampaikan klaim masing-masing dan menghadap hakim yang akan memutuskan sengketa tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses litigasi ini berlangsung secara terbuka dan diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Langkah-Langkah Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Litigasi

Proses litigasi sengketa tanah dapat dibagi menjadi beberapa tahapan yang terstruktur dan berdasarkan prosedur hukum yang sah. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan Gugatan ke Pengadilan

Langkah pertama dalam penyelesaian sengketa tanah melalui litigasi adalah pengajuan gugatan. Penggugat, yang merasa dirugikan atas tindakan tergugat, mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Dalam kasus sengketa tanah, gugatan dapat diajukan dengan alasan perbuatan melawan hukum, penguasaan tanah tanpa hak, atau sengketa status hak milik atas tanah.

Eksistensi Apotik Koperasi Desa Merah Putih dalam Hadirkan Obat Murah untuk Rakyat

1 hari

2. Pemanggilan Pihak Tergugat

Setelah gugatan didaftarkan, pengadilan akan memanggil tergugat untuk hadir dalam persidangan. Pemanggilan ini merupakan bagian dari prinsip audi alteram partem yang mengharuskan semua pihak yang bersengketa diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya.

3. Proses Persidangan

Persidangan adalah proses inti dalam litigasi, di mana kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan argumen dan bukti. Dalam sengketa tanah, bukti yang diajukan dapat berupa sertifikat hak milik, dokumen legal lainnya, serta saksi-saksi yang dapat menguatkan klaim masing-masing pihak. Proses ini bertujuan untuk menemukan fakta hukum yang jelas mengenai status kepemilikan tanah yang disengketakan.

4. Putusan Hakim

Setelah memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi, hakim akan memberikan putusan. Putusan ini merupakan keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak. Dalam kasus sengketa tanah, putusan hakim dapat mencakup pernyataan mengenai status kepemilikan tanah, kewajiban pengosongan lahan, serta ganti rugi atas kerugian material yang timbul akibat sengketa tersebut.

5. Upaya Hukum Lanjutan

Apabila salah satu pihak tidak puas dengan putusan yang diberikan, mereka memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Hal ini memberi kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memperoleh keadilan yang lebih baik.

Kelebihan dan Kekurangan Litigasi

Setiap jalur penyelesaian sengketa memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah analisis terhadap kelebihan dan kekurangan proses litigasi:

Kelebihan Litigasi:

1. Kepastian Hukum: Litigasi memberikan keputusan yang jelas dan bersifat mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa.

2. Sistem yang Terstruktur: Proses litigasi diatur secara sistematis dalam perundang-undangan, memberikan prosedur yang jelas dan transparan.

3. Dapat Dapat Dipaksa: Putusan pengadilan bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan dengan paksa jika salah satu pihak tidak menjalankan keputusan tersebut.

Kekurangan Litigasi:

1. Proses yang Lama dan Berbelit-Belit: Proses litigasi seringkali memakan waktu yang cukup lama dan dapat berlangsung berlarut-larut karena mekanisme pengadilan yang kompleks.

2. Biaya yang Mahal: Biaya yang dikeluarkan dalam proses litigasi, termasuk biaya pengacara, administrasi pengadilan, dan biaya lainnya, sering kali sangat tinggi.

3. Merusak Hubungan: Proses litigasi dapat merusak hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa karena proses yang formal dan terkadang bersifat konfrontatif.

Studi Kasus: Sengketa Tanah Antara Pak Hadi dan Pak Roni

Sebagai ilustrasi penerapan proses litigasi dalam sengketa tanah, berikut adalah contoh kasus yang menggambarkan penerapan jalur litigasi dalam penyelesaian sengketa tanah:

Pihak Terkait:

• Penggugat: Pak Hadi (pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik/SHM).

• Tergugat: Pak Roni (menguasai tanah dan mengklaim sebagai pemilik berdasarkan warisan turun-temurun).

Latar Belakang Kasus:
Pak Hadi membeli sebidang tanah seluas 1.000 m² pada tahun 2010 dan memiliki SHM atas tanah tersebut. Namun, pada tahun 2023, Pak Roni menguasai tanah tersebut dan membangun rumah di atasnya, dengan alasan tanah tersebut merupakan warisan keluarganya.

Langkah-Langkah Litigasi:

1. Pengajuan Gugatan: Pak Hadi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan alasan perbuatan melawan hukum dan penguasaan tanah tanpa hak. Pak Hadi menuntut pengosongan tanah dan ganti rugi atas kerugian material.

2. Pemanggilan Pengadilan: Pengadilan memanggil Pak Roni sebagai tergugat untuk hadir dalam persidangan.

3. Proses Persidangan: Dalam persidangan, Pak Hadi menunjukkan SHM atas tanah yang sah dan terdaftar di BPN, sementara Pak Roni tidak dapat menunjukkan bukti hak milik resmi selain saksi lisan yang tidak memadai.

4. Putusan Hakim: Majelis hakim memutuskan bahwa Pak Hadi adalah pemilik sah tanah tersebut dan memerintahkan Pak Roni untuk mengosongkan tanah dalam waktu 30 hari.

5. Upaya Hukum Lanjutan: Pak Roni tidak mengajukan banding dan bersedia mengosongkan tanah sesuai dengan putusan hakim.

Kesimpulan

Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi adalah suatu cara yang sah dan memberikan kepastian hukum, meskipun sering kali memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Dalam konteks sengketa tanah, proses litigasi memberikan jalan untuk menegakkan hak dan keadilan. Meskipun begitu, jalur alternatif seperti mediasi dan penyelesaian di luar pengadilan tetap dapat menjadi pilihan yang lebih efisien dan mengurangi ketegangan antar pihak yang bersengketa.

Literatur

1. Agus, A. (2019). Hukum Acara Perdata di Indonesia. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

2. Bertens, K. (2010). Pengantar Filsafat Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

3. Hasibuan, M. (2015). Hukum Tanah dan Sengketa Pertanahan di Indonesia. Medan: Penerbit USU Press.

4. Mertokusumo, R. (2011). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Liberty.

5. Sudikno, M. (2017). Hukum Acara Perdata dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan. Jakarta: Rajawali Press.