Dugaan Honorer Fiktif di Satpol PP Sidrap, Inspektorat Bergerak

Tak hanya merugikan negara, kondisi ini juga bisa mengganggu prinsip keadilan distributif, terutama bagi honorer aktif yang bekerja dengan keterbatasan.

Pakar kebijakan publik menyebut fenomena ini sebagai bagian dari “phantom bureaucracy” — situasi di mana individu atau entitas administratif eksis dalam dokumen, namun nihil secara operasional.

Perlu audit menyeluruh dan pembenahan basis data digital terintegrasi berbasis e-Government agar fenomena serupa tak kembali mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.(*)

Mertua Jadi Istri di Soppeng, Istri Tinggal Kenangan

7 jam

Laporan: Edy Basri