Jalan Buton Utara dan Politik Anggaran di Balik 100 Hari Kerja ASR-Hugua
Saat jalan rusak, ekonomi desa lumpuh. Ketika jalan diperbaiki, kepercayaan terhadap pemerintah pun naik.
Dalam situasi ini, alokasi dana untuk jalan menjadi simbol komunikasi dua arah: antara pemilih yang berharap dan pemerintah yang ingin mempertahankan dukungan.
Meski demikian, kritik juga datang dari sejumlah aktivis mahasiswa. Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia (FAMHI) menyebut bahwa langkah ini cenderung seremonial, bahkan berbau pencitraan, karena tidak menyentuh sektor strategis lain seperti pendidikan, kesehatan, dan kelautan.
Masyarakat di Buton Utara pun berharap proyek jalan ini bukan hanya selesai di atas kertas atau dijadikan bahan kampanye visual, tetapi benar-benar dikerjakan tuntas hingga berdampak langsung pada kehidupan mereka.
Wakil Gubernur Sultra, Hugua, menegaskan bahwa nominal final dari alokasi masih menunggu pengesahan melalui Peraturan Gubernur, sementara proses efisiensi di tubuh Pemprov terus dilakukan.
Pernyataan ini menyiratkan bahwa meskipun arah kebijakan telah ditentukan, eksekusinya masih berada di ranah teknis yang rentan tarik-ulur.
Bersambung…
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar