FEATURE | Petani, Panglima, dan Pj Sekda Barru: Sinergi Sunyi Menjaga Pangan Negeri

“Pemkab sangat selektif dalam menerbitkan izin alih fungsi lahan. Kami tidak ingin tergelincir pada jebakan spatial commodification, di mana tanah hanya dilihat sebagai objek ekonomi, bukan ruang kehidupan,” ujar Abu Bakar.

Kalimat itu menggambarkan bahwa di tengah tekanan pertumbuhan ekonomi dan tuntutan pembangunan infrastruktur, Barru memilih bertahan pada garis etis pembangunan.

Sebuah pilihan yang dalam istilah ekonomi disebut sebagai ecological constraint approach—yakni kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung dan keberlanjutan ekosistem agraria.

Suara Lembut, Isi Menggelegar: Soetarmi di Tengah Seminar Hukum UIN Alauddin Makassar

2 hari

Tapi Abu Bakar tidak berhenti pada struktur makro. Ia masuk ke jantung masalah: harga gabah. Ia menyambut baik kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan harga dasar gabah minimal Rp6.500 per kilogram.

Baginya, ini bukan sekadar intervensi harga, tapi bentuk price justice—keadilan harga yang bisa menjaga moral economy petani.

“Sebagai anak petani, saya tahu betul arti dari harga yang berpihak. Ia menghidupkan kembali semangat, bahkan harapan,” ucapnya.

Bangga Jadi Anak Sidrap

2 hari

Suaranya sedikit bergetar, bukan karena lelah, tapi karena kenangan masa kecil yang barangkali tumbuh dari suara lesung dan aroma gabah basah.

Tak hanya soal harga dan lahan, Abu Bakar juga menyinggung soal akurasi data tanam. Ia menyebut bahwa disiplin pelaporan sebelum pukul 16.00 setiap hari sangat krusial.

“Kita tidak bisa berbicara program besar tanpa didukung oleh reliable data structure. Pelaporan real-time adalah fondasi dari evidence-based agriculture policy,” katanya.

Pernyataan itu menyentil persoalan klasik birokrasi agraria: inkonsistensi data. Abu Bakar memahami bahwa policy coherence antara data lapangan dan pengambilan keputusan di pusat hanya bisa terjadi jika setiap petugas, dari Babinsa hingga penyuluh, berada pada satu garis integritas.

Dialog yang mengalir setelah sambutan berlangsung hangat. Para penyuluh, Babinsa, hingga stakeholder dunia usaha menyuarakan fakta lapangan, membuka ruang deliberatif yang mencerminkan semangat participatory governance.

Bersambung…