Sidrap Sambut Sekolah Rakyat Kemensos, Bupati Siapkan 3 Lokasi Sekaligus
JAKARTA , Katasulsel.com — Dalam lanskap kebijakan sosial era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, menunjukkan kapasitas manajerial dan keseriusan dalam percepatan program nasional. Teranyar, Sidrap resmi bergabung dalam Program Sekolah Rakyat Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang menyasar keluarga miskin ekstrem di seluruh Indonesia.
Langkah progresif itu dipimpin langsung oleh Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, yang hadir di Gedung Aneka Bhakti, Kemensos RI, Jakarta, Kamis (10/7/2025), dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pinjam pakai lahan antara Pemkab Sidrap dan Kementerian Sosial.
Tidak hanya hadir secara administratif, Syahar—sapaan akrab bupati muda itu—membawa komitmen konkret: tiga lokasi langsung disiapkan untuk implementasi program Sekolah Rakyat.
“Alhamdulillah, Sidrap kini menjadi bagian dari langkah besar ini. Semoga hadirnya Sekolah Rakyat di daerah kami mampu membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem,” ujar Syaharuddin usai penandatanganan.
Penandatanganan ini dipimpin langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, didampingi Wakil Menteri Agus Jabo Priyono, serta dihadiri 44 kepala daerah dari seluruh Indonesia dan perwakilan tiga perguruan tinggi mitra.
Dalam sambutannya, Mensos menyebut bahwa MoU tersebut menjadi dasar hukum bagi pembangunan fisik Sekolah Rakyat yang ditargetkan sudah beroperasi di 100 titik pada Juli 2025, sebagaimana menjadi arahan langsung Presiden Prabowo.
Tiga Lokasi, Satu Tujuan: Pemerataan Akses Pendidikan
Bupati Syahar tak datang membawa janji kosong. Ia memastikan Sidrap tak hanya ikut, tetapi menjadi pelaksana yang paling siap.
Melalui Dinas Sosial Sidrap yang dipimpin Hj. Wahidah Alwi, telah ditetapkan tiga lokasi pelaksanaan:

Gedung SMP Negeri 6 Sidrap, untuk tahap rintisan 1B dengan empat rombongan belajar jenjang SMP. Gedung ini saat ini sedang direnovasi oleh Kementerian PUPR dan siap digunakan akhir Juli 2025.
Gedung BLK Sidrap, untuk tahap 1C yang akan mengakomodasi dua rombel SD dan dua rombel SMA. Masing-masing lokasi akan menampung sekitar 100 siswa dari kelompok desil 1 dan 2, yakni kategori masyarakat ekonomi terendah.
Lahan 10 hektare di Desa Mario, Kecamatan Kulo, telah diplot sebagai kawasan pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang akan menampung hingga 1.000 siswa SD–SMA, dilengkapi dengan fasilitas belajar yang terintegrasi.
Kepala Dinas Sosial Sidrap menegaskan bahwa program ini bukan sekadar wacana, melainkan penguatan struktural berbasis keadilan sosial.
“Kami ingin Sidrap menjadi pusat pendidikan inklusif di Kawasan Tengah Sulsel. Kami siapkan tenaga, sistem, dan struktur yang adaptif,” ujar Wahidah.
Kepemimpinan Progresif di Era Baru
Bupati Syaharuddin Alrif, yang juga dikenal sebagai figur muda dengan latar belakang legislatif dan aktivis sosial, menjadi satu dari sedikit kepala daerah yang tampil progresif dalam isu pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pendidikan.
Di tengah berbagai tantangan fiskal dan struktural, Syahar tidak hanya merespons program pusat, tetapi mengintegrasikan perintah nasional ke dalam kebijakan daerah secara visioner.
Langkah ini mengukuhkan Sidrap sebagai salah satu kabupaten terdepan dalam realisasi Program Sekolah Rakyat, bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi mitra strategis pemerintah pusat dalam pembangunan sumber daya manusia. (*)
Editor: Edy Basri / Reporter: Tipue S