Portal berita terpercaya yang mengulas Indonesia dari jantung Sulawesi Selatan. Aktual, tajam, dan penuh makna.
Bupati Sidrap Tegas: Kalau Tak Sanggup Layani Rakyat, Mundur Saja
Sidrap, katasulsel.com — Dalam suasana malam yang sarat semangat pelayanan publik, Bupati Sidrap H. Syaharuddin Alrif kembali menunjukkan ketegasan sikapnya sebagai kepala daerah yang tak ingin main-main dalam urusan rakyat.
Memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Bidang Sosial di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Sidrap di Pangkajene, Minggu malam, Minggu malam, 13 Juli 2025, Syaharuddin melontarkan pernyataan keras:
“Kalau ada pejabat yang tidak sanggup melayani masyarakat Sidrap dengan hati dan tenaga sepenuh jiwa, saya persilakan untuk mundur,” tegasnya.
Pernyataan itu menggema di hadapan jajaran pejabat tinggi daerah, mulai dari Ketua DPRD, Wakil Bupati, Plt Sekretaris Daerah, para kepala OPD, camat, hingga kepala desa dan lurah se-Kabupaten Sidrap.
Ya, bukan tanpa alasan, Syaharuddin menilai bahwa pelayanan kepada masyarakat bukan lagi soal prosedur, tetapi soal keberpihakan.
Ia menyampaikan, banyak masalah sosial di tengah masyarakat yang menuntut penyelesaian cepat dan menyeluruh—dari isu kemiskinan, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan yang kerap kali mengecewakan.
Dalam pandangannya, pembangunan sosial harus holistik, menyentuh semua aspek kehidupan, dan dijalankan dengan keberanian politik serta empati sosial.
“Saya tidak ingin lagi mendengar masyarakat mengeluh karena ditolak di puskesmas atau rumah sakit hanya karena belum pegang kartu BPJS. Layani dulu! Itu nyawa manusia, bukan berkas administrasi,” ujarnya penuh tekanan.
Didampingi Kepala Dinas Sosial, Hj Wahidah Alwi, Bupati juga menyoroti masih banyaknya warga yang tinggal di rumah tidak layak, anak-anak yang kesulitan sekolah, hingga lansia yang luput dari perhatian.
Seluruh persoalan itu, menurutnya, harus menjadi prioritas selama lima tahun masa kepemimpinannya.
Sebagai jawaban konkret, Pemkab Sidrap telah menggagas Sekolah Rakyat—satu inisiatif untuk menjawab kesenjangan akses pendidikan dengan mendirikan sekolah berbasis komunitas yang dikelola dan didukung langsung oleh pemerintah daerah.
“Kita ini pemerintah, bukan penonton. Tidak ada alasan untuk diam melihat rakyat susah,” ujar Syaharuddin, sembari menambahkan bahwa seluruh sumber daya pemerintah harus diarahkan untuk kepentingan publik, bukan jabatan atau pencitraan.
Rapat koordinasi itu bukan hanya forum seremonial, tetapi menjadi titik tolak penguatan kembali komitmen seluruh perangkat daerah terhadap agenda-agenda pembangunan sosial.
Dan, di bawah komando Syaharuddin Alrif, arah Sidrap menuju kesejahteraan sosial tampaknya tidak hanya akan dikawal ketat, tetapi juga ditekankan dengan prinsip: jika tak sanggup melayani, lebih baik minggir.(*)
Editor: Edy Basri
