Buton Utara Menanti Lompatan Besar, Dari Lahan Transmigrasi ke Kawasan Ekonomi Terpadu
Buton Utara Menanti Lompatan Besar, Dari Lahan Transmigrasi ke Kawasan Ekonomi TerpaduButon Utara – Di balik hamparan 36.578 hektare tanah transmigrasi yang tenang di Buton Utara, sebuah rencana ambisius tengah dirancang oleh Kementerian Transmigrasi. Bukan lagi sekadar perpindahan manusia dari pulau ke pulau, tetapi transformasi wilayah menjadi kawasan investasi bernilai tinggi.
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyebutkan bahwa pihaknya akan menurunkan tim peneliti ke kabupaten ini untuk memetakan potensi ekonomi dan sosial, Selasa (22/7/2025), dalam pertemuan resmi di kantor kementerian.
“Buton Utara menyimpan potensi besar. Kami ingin membangun kawasan ekonomi yang berakar dari masyarakat, bukan membangun dari atas ke bawah,” ujar Menteri Iftitah dalam nada yakin namun terukur.
Pernyataan itu bukan sebatas retorika. Sejak 1991, Buton Utara telah menjadi rumah baru bagi gelombang transmigran dari Bali, Lombok, dan Jawa.
Mereka datang melalui Kabupaten Muna, kemudian secara bertahap membuka wilayah ini menjadi salah satu kantong transmigrasi terbesar di Sulawesi Tenggara. Namun, dari total 36 ribu hektare lahan yang disediakan, baru sekitar 6.000 hektare yang dimanfaatkan secara produktif.
Di tanah baru itu, kehidupan tumbuh bersama komoditas: beras merah rendah karbohidrat, kakao, nilam, hingga tambak udang. Wakil Bupati Buton Utara, Rahman, menyebut bahwa transmigrasi telah membawa perubahan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.
Namun tantangannya masih nyata. “Kami butuh penguatan infrastruktur. Masih ada jembatan yang belum layak, irigasi belum optimal, dan akses pasar masih terbatas,” ungkapnya.
Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten, Alimudin, turut menyampaikan bahwa 15 jembatan yang menopang wilayah transmigrasi kini dalam tahap perbaikan bertahap. Sementara itu, proyek pompanisasi digencarkan untuk mendorong panen dua kali setahun, terutama untuk beras merah, komoditas unggulan lokal yang kini mulai mencuri perhatian pasar.
Namun potensi Buton Utara tak berhenti pada tanah pertanian. Kabupaten ini memiliki kawasan hutan mangrove terluas di Asia Tenggara. Sayangnya, kawasan ekologis penting itu masih tidur dalam diam, belum tergarap sebagai aset ekonomi maupun konservasi.
“Jika dikelola dengan baik, ini bisa menjadi laboratorium alam bagi pengembangan ekonomi biru,” kata Alimudin.
Rencana Kementerian untuk menjadikan transmigrasi sebagai pintu masuk investasi seakan memberi napas baru bagi daerah yang selama ini bergerak perlahan. Menteri Iftitah menekankan bahwa tanah tetap milik rakyat.
“Tapi tanah ini bisa diberdayakan untuk usaha, untuk industri, dan untuk membangun masa depan keluarga mereka,” ujarnya.
Pemerintah pusat berencana membawa hasil pemetaan tim peneliti ke forum Rapat Koordinasi Teknis Transmigrasi berikutnya, sebagai pijakan untuk menentukan arah pembangunan kawasan ekonomi terpadu di Buton Utara.
Ini bukan sekadar janji pembangunan, tapi bisa menjadi batu loncatan sejarah jika disertai dengan komitmen lintas sektor dan pendekatan berbasis komunitas.
Kini, Buton Utara berdiri di persimpangan: antara menjadi lahan transmigrasi yang stagnan atau melompat menjadi episentrum ekonomi baru di Sulawesi Tenggara. Satu hal yang pasti, rakyat sudah lebih dahulu memulai. Mereka tinggal menunggu negara hadir lebih konkret—dengan kebijakan, investasi, dan keberpihakan.(wis)
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar