Dapur Umum MBG, Mesin Ekonomi Daerah: Perputaran Uang Tembus Rp 800 Miliar per Tahun
Jakarta, Katasulsel.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya soal pemenuhan gizi masyarakat. Di balik operasional dapur umumnya, tersimpan denyut ekonomi yang masif. Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, perputaran uang dari satu unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program ini bisa mencapai Rp 1 miliar per bulan.
Jika dalam satu kabupaten terdapat sekitar 70 hingga 80 dapur umum, maka nilai perputaran uang bisa menyentuh Rp 80 miliar per bulan, atau setara dengan Rp 800 miliar per tahun. Angka yang mengejutkan, mengingat jumlah itu bahkan bisa melebihi total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah wilayah kabupaten.
“Bayangkan kalau satu dapur itu berputar Rp 1 miliar. Dalam satu kabupaten ada 70 atau 80 dapur umum. Maka total yang beredar per bulan Rp 80 miliar. Setahun, angkanya tembus Rp 800 miliar,” ujar Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, Brigjen (Purn) Suardi Samiran, dalam konferensi pers di Gedung BP Taskin, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2025).
Suardi menegaskan bahwa kehadiran MBG menjadi cara paling efektif untuk menggerakkan roda ekonomi dari tingkat bawah. Bukan hanya sekadar layanan pangan bergizi, namun juga ruang tumbuhnya ekonomi lokal. Ia menyebut perputaran dana dari aktivitas dapur umum MBG lebih besar dari APBD beberapa kabupaten, yang berarti program ini bisa menjadi solusi konkret dalam penguatan ekonomi kerakyatan.
Tak hanya itu, MBG juga berperan besar dalam menyerap tenaga kerja. Setiap dapur umum mampu menyerap sejumlah pekerja dari masyarakat sekitar, mulai dari juru masak hingga tenaga logistik dan distribusi. Efek berganda pun tercipta ketika pengadaan bahan baku turut melibatkan petani dan pelaku UMKM lokal.
Menurut Suardi, rantai pasok yang terbentuk melalui skema ini justru menjadi benteng paling ampuh dalam menjaga keberlangsungan program. Karena ada jaminan pasar dan pembelian rutin bagi para petani dan penyedia bahan baku, maka risiko kekosongan bisa ditekan seminimal mungkin.
“MBG adalah salah satu bentuk pengentasan kemiskinan di daerah. Implementasi kegiatan ini memperkuat rantai pasok, dan itu satu-satunya cara menjaga stabilitas penyediaan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi peran Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BP Taskin) yang telah memberi dukungan optimal terhadap pelaksanaan MBG. Menurutnya, sinergi antara lembaga dan program ini menjadi kekuatan baru dalam mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Achmad Sugiyanto)
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar