Jika mantan Kapolres bisa terlibat, atau setidaknya tahu dan diam, apakah praktik ini juga terjadi di kabupaten/kota lain yang mengelola dana proyek infrastruktur besar? Banyak proyek jalan di daerah yang digelontorkan lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) dan multiyears, tanpa pengawasan ketat.
“Ini mengkhawatirkan. Kita berbicara soal proyek strategis, yang seharusnya jadi urat nadi pembangunan, bukan jadi mesin bancakan,” kata seorang pengamat hukum Sumatera Utara yang enggan disebut namanya.
KPK masih menelusuri keterlibatan nama-nama lain, termasuk kemungkinan peran aparat sebagai pelindung atau fasilitator proyek curang. Satu hal yang pasti: pintu penyidikan belum ditutup. Dan para pelaku, sekuat apapun jaringannya, sedang dihitung waktunya. (*)
Reporter: Achmad Sugiyanto / Jakarta
Tidak ada komentar