Penguatan Tata Kelola Keuangan Jadi Komitmen FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng
Sidrap, katasulsel.com — Dalam upaya merumuskan tata kelola kelembagaan yang semakin akuntabel dan adaptif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS Rappang) menggelar Rapat Pembahasan Arus Kas atau Cash Flow Meeting pada Senin (tanggal disesuaikan). Forum ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari grand design manajemen keuangan modern berbasis efisiensi, partisipasi, dan integritas kelembagaan.
Dikomandoi langsung oleh Dekan FISIP, Dr. Erfina, S.Sos., M.Si., rapat tersebut menjadi medan konsolidasi lintas struktural yang melibatkan Wakil Dekan I Dr. Abdul Jabbar, A., M.Si., Wakil Dekan II Muhammad Ikbal, S.Sos., M.Si., para Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik, serta para staf administrasi dari level fakultas hingga program studi.
Dr. Erfina menegaskan, urgensi pengelolaan cash flow tidak semata pada aspek kuantitatif, melainkan menjadi nadi dalam menyalurkan denyut kelembagaan agar tetap hidup dalam koridor profesionalitas.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang bergerak dalam sistem, benar-benar menjadi energi untuk mewujudkan program prioritas. Kita bicara soal perencanaan berbasis realitas, bukan asumsi,” tandasnya.
Diskursus berjalan dinamis. Rapat ini bukan sekadar laporan, tetapi menjadi arena teknokratis untuk recalibrasi arah kebijakan fiskal internal fakultas. Evaluasi arus kas berjalan dikuliti, proyeksi kebutuhan disusun, dan agenda-agenda penguatan koordinasi diperkuat. Semuanya berorientasi pada efisiensi anggaran yang tidak mengorbankan mutu layanan akademik.
Dr. Abdul Jabbar memaparkan bahwa keberhasilan institusi akademik tidak hanya diukur dari capaian kurikuler, tetapi juga dari seberapa cermat manajemen sumber dayanya ditata. Ia menggarisbawahi pentingnya kesinambungan antara orientasi akademik dan kekuatan manajerial sebagai double engine menuju institusi unggul.
Senada, Muhammad Ikbal menyoroti aspek governance reporting. Baginya, konsistensi dalam pelaporan dan dokumentasi keuangan merupakan prasyarat non-negosiabel dalam membangun sistem pertanggungjawaban berbasis integritas, baik secara administratif maupun etik.
Diskusi turut memperdalam sejumlah isu teknis: mulai dari mekanisme penyaluran dana operasional, formulasi indikator efisiensi anggaran, hingga kebutuhan penyesuaian instrumen pelaporan yang lebih real-time. Bahkan, muncul ide penguatan sistem monitoring berbasis digital guna memastikan keterlacakan (traceability) dan transparansi lebih maksimal.
Tak dapat dipungkiri, upaya ini merefleksikan tekad FISIP UMS Rappang dalam memperkuat fondasi kelembagaan yang transparan dan kredibel. Di tengah dinamika tuntutan zaman, lembaga pendidikan tinggi tidak cukup hanya unggul dalam narasi akademik, tetapi juga harus kokoh secara struktur pengelolaan.
FISIP UMS Rappang telah menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar slogan, tapi menjadi sistem nilai yang diinternalisasi dalam praktik keseharian birokrasi akademik. Langkah ini bukan hanya relevan, tapi mendesak, jika institusi ingin tetap relevan di tengah lanskap pendidikan tinggi yang semakin kompetitif dan kompleks. (*)
Editor: Edy Basri
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar