Saat Media Diperiksa Mikroskop: DPRD Barru ,Bedah Anggaran dan “Darimana Media Itu Lahir”
BARRU, Katasulsel.com — Di Kabupaten Barru, yang udaranya lembut dan anggarannya padat, Komisi I DPRD kembali duduk melingkar bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (5/8). Tema utama? Evaluasi realisasi anggaran semester pertama 2025. Tapi seperti biasa, bukan jumlah miliarannya yang menyita perhatian, melainkan siapa yang kebagian “mic” di ruang publik dan siapa yang hanya bisa menonton dari bangku belakang.
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kominfo-SP) melaporkan bahwa hingga Juni 2025, mereka telah merealisasikan lebih dari Rp4 miliar dari total anggaran Rp6 miliar. Lumayan. Tapi angka, sebagaimana biasa, sering kali hanya pembuka bab. Bab selanjutnya adalah: ke mana suara-suara anggaran itu diarahkan?
Ketua Komisi I, Ir. H. Mursalim, dengan wajah diplomatis tapi suara yang tidak bisa disalahartikan, mempertanyakan legalitas media yang menjalin kerja sama dengan Kominfo-SP. “Apakah media ini tercetak dari mesin, atau tercetak dari niat?” barangkali itu yang ingin beliau tanyakan.
Kepala Dinas Kominfo, Syamsuddin, S.IP, pun tampil dengan narasi rapi: bahwa kerja sama media tidaklah sembarangan, tapi dipertimbangkan dengan indikator—eksistensi, konsistensi, dan kontribusi. Dalam bahasa lain: yang rajin menyapa Barru di beranda publik, pantas dapat tempat.
Namun, giliran mikrofon berpindah ke legislator dari Gerindra, Armansyah, SE, suasana berubah sedikit seperti rapat redaksi. Ia memberi peringatan halus tapi tajam: jangan terlalu bersemangat meneken kontrak dengan media yang lahir saat malam sebelum anggaran diketuk. “Jangan sampai media-media lama yang sudah bertahun-tahun jadi jendela informasi Barru, malah hanya jadi penonton dari balik kaca,” tegasnya.
Ia menyarankan agar Dinas Kominfo tak terpesona oleh media yang muncul seperti jamur musim hujan—cepat tumbuh, cepat berbunga, tapi belum tentu berakar. Dalam rapat yang hangat tapi penuh logika itu, terdengar pula desakan agar pemerintah tidak “latah bermitra” tanpa menelusuri rekam jejak. Karena, dalam dunia media, sejarah lebih penting dari subscriber dadakan.
Syamsuddin, tetap dengan tenang, menanggapi bahwa semua keputusan besar—termasuk soal siapa yang berhak muncul di layar—masih menunggu arahan dari sang produser utama: Bupati Barru. Dan hingga saat itu tiba, layar masih dalam status buffering.
Komisi I pun menutup rapat dengan satu catatan yang terdengar seperti sutradara memberi arahan: anggaran untuk komunikasi bukan hanya untuk bicara, tapi untuk didengar, dipahami, dan dipercaya. Dan dalam dunia informasi, siapa yang bicara, kepada siapa, dan untuk apa—adalah pertanyaan yang harus dijawab, bukan disembunyikan di balik banner. (*)
Editor: Tipue Sultan / Reporter: Asridal
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar