JAKARTA, Katasulsel.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintahannya akan menindak tegas tambang ilegal di seluruh Indonesia, termasuk dugaan maraknya tambang ilegal di Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara. Penegakan hukum berlaku tanpa pandang bulu, mencakup jenderal aktif TNI-Polri, purnawirawan, maupun kader partai politik.
“Walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi. Kalau terlibat, lebih baik cepat-cepat jadi justice collaborator,” tegas Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Presiden menyebut, pemerintah mendata 1.063 tambang ilegal yang beroperasi di Indonesia dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 300 triliun. Kondisi serupa diduga terjadi di Butur, di mana tambang ilegal menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, dan potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
Prabowo menegaskan, penertiban tambang ilegal akan melibatkan pasukan dari luar daerah untuk menghindari konflik kepentingan di lapangan. “Kalau ada yang berani, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Jangan-jangan ada anak buahmu di tambang-tambang itu,” ujarnya.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari penegakan hukum atas lahan perkebunan yang sebelumnya sering menghadapi perlawanan. “Berani melawan pemerintah NKRI, ya kita hadapi,” kata Presiden.
Prabowo juga memberi peringatan agar tidak ada pihak yang melindungi praktik tambang ilegal. Semua pelanggar hukum akan diproses, tanpa terkecuali.
Di Butur, tambang ilegal diduga sudah merusak ekosistem dan mengancam kehidupan masyarakat sekitar. Penertiban yang dijalankan pemerintah diharapkan menjadi langkah nyata untuk pemulihan lingkungan, menegakkan hukum, dan melindungi warga setempat.
Pidato ini menegaskan sikap pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam, mencegah kerugian negara, dan menegakkan prinsip hukum bagi semua pihak, tanpa kompromi terhadap pangkat atau afiliasi politik.(*)
Editor: Tipue Sultan
Tidak ada komentar