Sidrap, Katasulsel.com – Euforia politik lokal pasca-Pilkada kini memasuki fase yang lebih substansial, yakni konsolidasi sosial dan pembangunan daerah. Hal ini ditegaskan Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), H. Syaharuddin Alrif, saat memberikan sambutan pada penutupan malam kesenian di Kelurahan Massepe, Kecamatan Tellu Limpoe, Selasa malam (19/8/2025).
Dalam pidatonya, Syahar menekankan pentingnya sinergi multipihak atau multi-stakeholder collaboration dalam mewujudkan agenda pembangunan. Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dipikul oleh satu aktor tunggal, melainkan memerlukan partisipasi kolektif dari seluruh elemen masyarakat.
“Pilkada telah usai dan saya sudah diberikan amanah sebagai Bupati. Karena itu, lupakan sekat-sekat politik, mari kita bersatu untuk mendukung program pemerintah daerah. Hanya dengan kebersamaan kita dapat memajukan Sidrap,” ujarnya disambut tepuk tangan ribuan warga.
Pernyataan tersebut, dalam perspektif politik lokal, merefleksikan upaya political reconciliation atau rekonsiliasi politik pasca-kontestasi. Langkah ini sejalan dengan teori political integration, yakni bagaimana pemimpin daerah berusaha melebur perbedaan politik menjadi energi produktif dalam pembangunan.
Acara malam kesenian itu sekaligus menjadi ruang sosial (social space) yang memperlihatkan harmonisasi antara eksekutif dan legislatif. Seluruh anggota DPRD Sidrap dari daerah pemilihan Tellu Limpoe hadir mendampingi Syahar, sebuah simbol bahwa sinergi antara pemerintah dan parlemen mulai terbangun. Kehadiran lintas partai tersebut dapat dimaknai sebagai indikator awal terjadinya political convergence, atau titik temu kepentingan politik demi kemaslahatan daerah.
Syahar juga memberikan apresiasi khusus kepada masyarakat Tellu Limpoe yang telah berkontribusi dalam menyukseskan rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Ia berjanji akan terus memprioritaskan pembangunan di wilayah tersebut, sejalan dengan visi pemerataan pembangunan yang menjadi janji politiknya.
Selain Bupati, tampak hadir Wakil Bupati Hj. Nurkanaah, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, Ketua TP PKK Hj. Haslindah Syaharuddin, para kepala OPD, camat, lurah, hingga kepala desa se-Kecamatan Tellu Limpoe. Kehadiran jajaran birokrasi ini menunjukkan model kepemimpinan participatory governance, yakni pemerintahan yang inklusif dengan mengikutsertakan seluruh elemen struktural dalam mendukung visi daerah.
Dengan demikian, pernyataan Syahar bukan sekadar retorika seremonial, melainkan upaya membangun kesadaran kolektif bahwa pasca-demokrasi elektoral harus diikuti oleh demokrasi pembangunan. Sebuah pesan bahwa politik seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat integrasi sosial, bukan memperlebar fragmentasi.(*)
Editor: Tipue Sultan
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar